PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang setiap tahun menelan anggaran ratusan triliun rupiah.
Salah satu strategi utama yang didorong adalah pengembangan energi berbasis sumber daya lokal di Papua, terutama melalui energi nabati dan energi baru terbarukan (EBT).
Komitmen itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, wali kota se-Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan energi nasional berbasis pertanian dan sumber daya alam.
Presiden secara khusus mendorong penanaman kelapa sawit sebagai bahan baku BBM nabati, termasuk biodiesel seperti B50.
Selain sawit, singkong dan tebu juga disebut sebagai komoditas strategis yang dapat diolah menjadi bioetanol untuk menggantikan sebagian konsumsi BBM fosil.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, target menghentikan impor BBM bukanlah hal mustahil. Indonesia, kata dia, memiliki potensi EBT yang melimpah di berbagai daerah, termasuk Papua.
Karena itu, pemerintah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.
“Nanti, daerah-daerah yang sulit, kita harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro,” kata Prabowo.
“Ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil,” tambah Presiden Kedelapan Indonesia ini.
Selain EBT, Prabowo menilai pengembangan bioenergi dari kelapa sawit, tebu, dan singkong menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian energi daerah.
Menurutnya, energi lokal akan mengurangi ketergantungan pada distribusi BBM dari luar wilayah, yang selama ini mahal dan rawan terganggu, terutama saat terjadi bencana.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah,” ucap Prabowo.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol,” lanjutnya.
Beban Impor Besar
Dalam penjelasannya, Prabowo membeberkan besarnya beban impor BBM yang saat ini ditanggung negara. Ia menyebut nilai impor BBM Indonesia telah menembus kisaran Rp 500 hingga Rp 520 triliun per tahun.
Jika ketergantungan impor itu dapat ditekan setengahnya saja, negara berpotensi menghemat sekitar Rp 250 triliun setiap tahun.
“Tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur Prabowo.
Ia bahkan menyebut, jika penghematan mencapai Rp 500 triliun per tahun, maka secara teoritis setiap kabupaten di Indonesia bisa memiliki tambahan potensi anggaran hingga Rp 1 triliun.
Presiden juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan dan energi nasional. Dalam lima tahun ke depan, ia menargetkan seluruh daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam pemenuhan kebutuhan energinya.
“Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ,” kata Prabowo.
Sejalan dengan itu, pemerintah mulai menetapkan target konkret. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar mulai 2026, seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Desember 2025.
Impor bensin juga ditargetkan dihentikan secara bertahap dalam kurun empat tahun ke depan.
Polemik Sawit
Pernyataan Prabowo soal pemanfaatan kelapa sawit kembali mengemuka di tengah perdebatan publik terkait dugaan dampak ekologis perkebunan sawit, terutama setelah bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Namun, Prabowo tetap menilai sawit sebagai solusi strategis bagi ketahanan energi nasional.
Dalam pidatonya pada puncak Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 di Jakarta, 5 Desember 2025, Prabowo menyinggung krisis geopolitik di Selat Hormuz dan Yaman yang berpotensi mengganggu pasokan BBM global.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa Indonesia harus segera mencapai swasembada energi.
“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Mahakuasa kita punya kelapa sawit, kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung kerumitan distribusi BBM saat terjadi bencana alam.
“Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal,” katanya.
Bagi Prabowo, kelapa sawit merupakan aset strategis nasional yang harus dijaga. Tahun lalu, ia bahkan memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengamanan komoditas tersebut dari potensi gangguan negara lain. Ia juga menegaskan perlunya perluasan penanaman sawit.
“Enggak usah takut membahayakan deforestasi,” kata Prabowo saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024.
Menurutnya, sawit tetap merupakan pohon yang memiliki daun dan mampu menyerap karbon dioksida.
Prabowo pun menanggapi santai langkah sejumlah negara Eropa yang membatasi impor kelapa sawit Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut justru akan merugikan industri negara-negara tersebut.
“Oh, terima kasih, kami enggak jual ke Anda. Mereka panik sendiri. Nanti semua industri cokelat mereka kacau, detergen, kosmetik. Bingung sendiri mereka, (Indonesia) enggak apa-apa,” ucapnya.
Melalui penguatan energi berbasis sumber daya lokal, baik EBT maupun bioenergi, pemerintah berharap kedaulatan energi nasional dapat terwujud, ketergantungan terhadap impor ditekan, dan kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
