PARBOABOA, Jakarta - Pemerintah hingga kini belum menetapkan status darurat bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti negara menganggap ringan dampak bencana, melainkan didasarkan pada berbagai pertimbangan yang tidak semuanya dapat disampaikan ke publik.
Menurut dia, fokus utama pemerintah saat ini bukan pada penetapan status, melainkan pada efektivitas penanganan di lapangan.
“Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” kata Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/12/2025) lalu.
Prasetyo menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, juga telah menginstruksikan jajaran terkait agar memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran, guna memastikan proses penanganan bencana berjalan maksimal.
“Kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” ujarnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa belum ditetapkannya status darurat bencana nasional tidak menutup kemungkinan masuknya bantuan dari luar negeri.
Prasetyo menyebut, mekanisme penerimaan bantuan internasional dapat dilakukan melalui instruksi presiden, sebagaimana pernah diterapkan pada penanganan bencana di Palu beberapa tahun lalu.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah menilai bantuan tersebut belum dibutuhkan.
“Untuk sementara ini belum ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
“Namun kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” lanjutnya.
Penilaian bahwa pemerintah masih mampu menangani situasi bencana, menurut Prasetyo, didukung oleh ketersediaan logistik nasional.
Ia menyebut stok pangan dan bahan bakar minyak dalam kondisi mencukupi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan langkah-langkah distribusi yang disesuaikan dengan kondisi medan dan tingkat kerusakan infrastruktur.
“Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan.”
APBN Mencukupi
Dari sisi pembiayaan, Prasetyo menyampaikan bahwa alokasi dana siap pakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencukupi untuk mendanai penanganan bencana.
Tahun ini, dana siap pakai tersedia sebesar Rp 500 miliar. Presiden, kata dia, juga telah membuka ruang penambahan anggaran apabila situasi di lapangan menuntut kebutuhan yang lebih besar.
“Bila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ujar Prasetyo.
Penambahan anggaran tersebut, lanjut dia, juga berlaku bagi kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Menurut Prasetyo, TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pengamanan wilayah terdampak.
“Tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu akan kami back up,” katanya.
Sementara itu, perhatian internasional terhadap bencana di Sumatera juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan duka mendalam atas banjir dan tanah longsor yang melanda empat negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan Malaysia.
Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (2/12/2025), juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyatakan, “Sekretaris Jenderal sangat berduka atas hilangnya nyawa akibat banjir dan tanah longsor yang parah di Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.”
Dujarric menambahkan, PBB terus menjalin komunikasi dengan otoritas di keempat negara tersebut dan siap mendukung upaya bantuan serta tanggap darurat.
Tim PBB di masing-masing negara, menurut dia, telah disiagakan untuk memberikan bantuan yang diperlukan.
Di Sumatra sendiri, hingga Rabu (17/12/2025), data korban meninggal tercatat mencapai 1.053 Orang dan 200 lainnya dinyatakan hilang atau belum ditemukan.
Badan penanggulangan bencana juga mencatat sekitar 1,2 juta warga terpaksa mengungsi akibat bencana yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
