PARBOABOA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Sidang tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus menegaskan langkah-langkah strategis penanganan bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengungkapkan adanya desakan dari sejumlah pihak agar bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa tersebut ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah masih menilai situasi dalam kondisi terkendali.
“Saya ditelepon banyak kepala negara ingin berikan bantuan, saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo di hadapan para menteri.
Menurut Prabowo, meskipun dampak bencana sangat besar, pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan Bencana Nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujarnya.
Ia juga memastikan proses rehabilitasi akan segera berjalan dengan membentuk Badan atau Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap bagi para korban.
Bahkan, pekan depan ribuan rumah ditargetkan mulai dibangun di tiga provinsi terdampak.
Di sisi lain, Presiden memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menjadikan lokasi bencana sebagai ajang pencitraan.
“Jangan pejabat-pejabat, tokoh, datang ke daerah bencana, foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran pejabat harus disertai solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar seremonial.
Prabowo juga menyinggung soal loyalitas pejabat kepada rakyat. Ia secara terbuka mengkritik Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang tetap menjalankan ibadah umrah pada 28 November saat daerahnya dilanda banjir besar, meskipun telah dilarang oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Mirwan kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. “Ada bupati yang satu orang yang menurut saya kurang loyal kepada rakyat,” kata Prabowo.
Menjawab isu bahwa pemerintah tidak hadir di tengah bencana, Prabowo menegaskan sebaliknya.
“Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal-awal saya merasa saudara bertindak dengan benar, dengan cepat,” tuturnya.
Namun ia mengingatkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat untuk kepentingan politik, bahkan kemungkinan campur tangan kekuatan luar yang tidak menginginkan Indonesia kuat dan mandiri.
Lebih jauh, Presiden juga menyoroti kecenderungan sebagian elite yang gemar mencari kambing hitam saat bencana terjadi.
“Dalam keadaan yang sulit… ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” ujarnya, seraya mengajak seluruh pihak untuk fokus membantu rakyat.
Dalam konteks pencegahan bencana, Prabowo memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak ragu menindak perusahaan yang melanggar aturan perhutanan.
Hingga kini, tercatat 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah melanggar dan dinilai merusak lingkungan. “Siapa yang melanggar, kita tindak, kita cabut,” tegasnya.
Menutup arahannya, Prabowo menegaskan prinsip konstitusional bahwa tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara.
Ia mengutip Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Semua peraturan yang tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ini, kita harus berani tinggalkan dan kita rombak,” pungkas Prabowo.
