PARBOABOA, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyebut pemerintah akan mempersiapkan diri untuk menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen usai dibatasi sebab pandemi COVID-19.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali 100 persen, karena kali sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (07/01/2023) malam.
Wapres mengatakan, Indonesia saat itu pernah mendapatkan kuota haji sebanyak 210.000 jamaah, oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sesuai dengan kuota tersebut. Pasalnya, menurut Ma’ruf Amin, penanganan haji bukan lah perkara yang mudah, terutama dalam penetapan ongkos haji.
Penetapan ongkos haji, kata Wapres, harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai dana pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu ongkos haji harus dirasionalkan agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” tutur Ma’ruf.
Sementara itu, terkait dengan kewajiban jamaah haji yang haruskan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wakil Presiden Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan hal tersebut selama dapat membawa kebaikan bagi jamaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jamaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” pungkasnya.
