PARBOABOA, Jakarta - Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang masih belum beraturan.
Hal itu diungkapkan menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo Plumpang.
Sedangkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara,” kata Mulyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (08/03/2023).
“Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," sambungnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Menko Marves untuk stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi pernyataannya menentang arahan yang diberikan oleh Wapres Ma’ruf Amin.
"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Mulyanto juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur soal sikap Luhut Binsar Pandjaitan. Sebeb, menurutnya pernyataan tersebut sudah kelewatan.
Editor: Maesa
