PARBOABOA, Jakarta - Puluhan ribu buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa guna menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar bersubsidi pada pekan depan, Selasa (6/8).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di 34 provinsi. Untuk di provinsi DKI Jakarta, para buruh akan demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.
"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh, untuk di DPR RI massa aksi berjumlah hampir 5.000 buruh. Massa aksi pada 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI, dan ribuan buruh lain di kantor gubernur masing-masing," ungkap Said dalam konferensi pers, Selasa (30/8).
Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa tolak rencana kenaikan harga BBM subsidi ini juga akan dilakukan di Sumatera, Aceh, Batam, Lampung, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, hingga Papua.
"Secara umum ada 34 provinsi yang akan lakukan unjuk rasa," imbuh Said.
Dalam unjuk rasa ini, terdapat empat alasan buruh melakukan menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.
"Kenaikan harga BBM yang disebut-sebut 30 persen khususnya pertalite menjadi Rp10 ribu akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun drastis," tutur Said.
Said memaparkan, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Hal itu telah membuat daya beli buruh turun 30 persen.
Jika harga BBM naik, KSPI memproyeksi daya beli masyarakat akan turun hingga 50 persen jika harga BBM naik. Artinya, hidup buruh akan semakin susah ke depannya.
Kedua, buruh menuntut agar pemerintah jangan membandingkan harga BBM dengan negara lain yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Ketiga, buruh meminta pemerintah meninjau kembali berapa sebenarnya pemakai pertalite dan solar subsidi selama ini. Sebab, berdasarkan survei KSPI, pengguna pertalite adalah masyarakat kelas menengah bawah.
"Berdasarkan litbang KSPI, pengguna BBM pertalite adalah kelas menengah bawah, sepeda motor dan angkutan umum itu 120 juta. Jadi bagaimana mungkin dikatakan BBM subsidi banyak tidak tepat sasaran," ujar Said.
Keempat, kenaikan harga BBM akan berpotensi meningkatkan ongkos transportasi umum berpotensi hingga 40 persen. Hal itu tentu akan berdampak pada nelayan, petani, dan masyarakat kelas menengah bawah.
Said menambahkan, buruh juga menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah buruh sebesar 10 persen sampai 13 persen dalam aksi unjuk rasa awal bulan depan.
"Ada tiga isu yang akan diangkat dalam aksi pada 6 September serempak di 34 provinsi," tutup Said.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menjawab desus kabar yang menyebutkan akan ada kenaikan harga BBM. Ia memastikan bahwa harga bensin subsidi jenis Pertalite dan Solar akan mengalami kenaikan.
"Jadi kami sekarang berencana untuk menyesuaikan harga [BBM]," kata Airlangga di forum RSIS Distinguished Public Lecture: Indonesia, Singapore, ASEAN and The New Lansdscape, seperti dikutip Selasa (30/8).
"Dan kami telah mengeluarkan, juga untuk mendukung kemampuan dan warga yang membutuhkan, jaminan sosial. Jadi kita merilis program untuk jaminan sosial dan ketika sebanyak 40% warga yang membutuhkan dukungan telah didukung, kami akan menyesuaikan harga dari minyak," jelasnya.
