PARBOABOA, Jakarta – Santer diberitakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan. Menurut kabar yang beredar, pertalite akan naik menjadi Rp10.000 per liter.
Terkait isu tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat suara. Ia menyinggung soal harga minyak mentah dunia masih bertengger di level yang cukup tinggi.
Menurutnya, semua pihak harus waspada terhadap kenaikan harga minyak dunia pada kuartal empat tahun 2022, mengingat semakin tingginya permintaan.
"Kita harus waspadai kuartal empat ini, demand minyak masih tinggi untuk listrik, terutama di negara-negara yang ada musim dinginnya. Kita harus antisipasi," kata Menteri Arifin Tasrif saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/8/2022).
Sementara sinyal kenaikan harga BBM semakin kuat, Menteri Arifin menuturkan bahwa karena permintaan BBM subsidi kian meningkat, pemerintah harus putar kepala untuk menetapkan aturan mengenai pembatasan pembelian pertalite.
Menyiasati hal itu, kata Arifin, berbagai macam opsi tengah dikaji pemerintah. Salah satu usulan yaitu tentang pembatasan konsumen yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Perusahaan pelat merah seperti Pertamina juga tengah menjalankan program yang digagas pemerintah itu, yakni BBM tepat sasaran.
Menteri Arifin juga menuturkan, jika nanti pemerintah resmi menaikkan harga pertalite, maka pemerintah harus terlebih dahulu mengubah peraturan Presiden sebelum keputusan resmi diterbitkan menjadi peraturan baru.
Selain itu, menurutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga pertalite guna mencegah kepanikan belanja masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar pekan depan.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanudin, Jumat (18/7).
Menurutnya alasan utama Jokowi menaikkan harga pertalite adalah karena keuangan negara yang hampir jebol. Maklum, subsidi energi yang harus ditanggung negara akibat kenaikan harga minyak dunia belakangan ini mencapai Rp502 triliun.
"Jadi presiden sudah mengindikasikan, tidak mungkin kita pertahankan demikian, karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN," jelasnya.
Luhut mengakui menaikkan harga BBM bukan pilihan yang mudah. Pemerintah dihadapkan pada ancaman lonjakan inflasi, penurunan daya beli, dan kinerja ekonomi.
