PARBOABOA, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 kepada para pekerja bukan berasal dari iuran pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
BSU 2022 merupakan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga daya beli masyarakat akibat penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beberapa harga kebutuhan pokok lainnya.
"Karena kalau diikuti terus subsidi itu enggak ngejar, subsidi kita, APBN kita akan habis untuk belikan subsidi BBM. Maka Pemerintah kemudian memberikan subsidi itu dalam bentuk bantuan langsung tunai yang sumbernya dari pos APBN, jadi saya tegaskan kembali ini bukan uang iuran pekerja yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/09/2022).
Ida juga menyampaikan Provinsi Bali termasuk salah satu provinsi yang cukup banyak menerima BSU 2022, meskipun Bali merupakan provinsi kecil. Hal tersebut karena atas banyaknya inisiasi perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Semoga program yang diberikan oleh Pemerintah ini memberikan manfaat. Tetap semangat dalam kondisi apapun kita selalu bersama-sama untuk bergandengan tangan menghadapi segala bentuk beban dan tantangan," ucapnya.
Sebelumnya, pada hari Sabtu, 03 September lalu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Harga pertalite yang semula Rp7.650 per liter dinaikan menjadi Rp10 ribu per liter. Solar yang mulanya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang semula Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Oleh karenanya, kebijakan penaikan harga BBM itu kemudian diikuti dengan langkah pengalihan dana subsidi BBM ke bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp24,17 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia ke level 9,0 persen tahun ini. Mulanya, tingkat kemiskinan diperkirakan akan berada di level 9,3 persen pada tahun ini.
"Dengan pemberian bantalan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah), kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0 persen pada tahun 2022," ujar Suahasil saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Senin (12/09/2022).
