PARBOABOA, Jakarta - Dunia politik tak pernah sepi dari dinamika. Di balik strategi dan langkah besar, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari luar maupun dalam.
Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi kerap menjadi sorotan ketika menghadapi momentum penting. Ketegangan, soliditas, hingga respons terhadap ancaman menjadi bagian dari perjalanan yang menarik untuk diikuti.
Salah satu kisah yang kini mencuri perhatian publik datang dari salah satu partai besar tanah air yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang bersiap menghadapi perhelatan besar di tahun depan.
Pada Mei lalu, ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengumumkan bahwa kongres partai yang biasanya digelar setiap lima tahun sekali ditunda tahun 2025.
Basarah menjelaskan bahwa kongres terakhir PDIP telah dilaksanakan pada 2019. Seharusnya, kongres berikutnya berlangsung tahun ini sesuai siklus lima tahunan.
Namun, dengan adanya Pemilu Serentak 2024, termasuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak yang berlangsung pada November kemarin, kongres ditunda demi menjaga fokus pada agenda nasional.
Tetapi ini hanya berlaku di 2024, selanjutnya tahun 2025 nanti akan dikembalikan pada siklus lima tahunan.
Basarah menyampaikan bahwa keputusan untuk menunda kongres hingga 2025 dilakukan untuk memastikan pemantapan organisasi partai dalam mendukung keberhasilan agenda nasional.
Siaga 1
Ketegangan dalam menghadapi Kongres di 2025 mulai terlihat. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk bersiaga penuh jelang pelaksanaan Kongres PDIP pada 2025.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengungkapkan langkah ini diambil setelah adanya indikasi pihak luar yang berupaya mengganggu stabilitas internal partai.
Ronny menjelaskan bahwa indikasi gangguan tersebut terlihat dari beredarnya baliho dan spanduk yang berisi serangan terhadap PDIP dan Megawati.
“Baliho dan spanduk yang menyerang Ketua Umum Megawati telah memicu kemarahan di kalangan kader PDIP,” ujar Ronny.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan bahwa spanduk dengan muatan negatif tersebut ditemukan terpasang di sejumlah lokasi strategis. Karena itu, ia menduga pemasangan spanduk tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki pengaruh dan kekuatan tertentu
Menanggapi hal itu, Megawati meminta seluruh kader partai untuk bersiaga dan tetap solid dalam menghadapi situasi ini.
Beberapa jajaran pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menunjukkan sikap tegas dengan menyatakan kesiapan mereka menghadapi segala bentuk ancaman terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Selain itu, Ronny menegaskan bahwa PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024, dengan pengesahan resmi melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Dasar hukum ini, menurutnya, memperkuat legitimasi partai dalam menjalankan tugas politik. Keabsahan partai juga dipastikan melalui perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang masa baktinya untuk periode 2019-2024 diperpanjang hingga 2025.
Ronny menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.
Ia menambahkan bahwa kewenangan memperpanjang masa kepengurusan adalah prerogatif Ketua Umum, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres Partai dan ditetapkan dalam Rakernas V PDIP tahun 2024.
Instruksi Megawati untuk siaga penuh ini menjadi upaya PDIP dalam menjaga soliditas dan stabilitas partai menjelang Kongres 2025, sekaligus memperlihatkan keseriusan partai dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin mengancam.
