PARBOABOA, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah minyak goreng.
"Tiba-tiba presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng," ungkapnya dalam perayaan puncak dies natalis GAMKI ke-60, Sabtu (21/5) lalu.
Namun, penunjukan Luhut tersebut ternyata menuai banyak kritik dari berbagai partai politik (parpol), seperti Partai demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kritik Dari Berbagai Partai Politik
Dari pihak Demokrat, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap keputusan Jokowi menunjuk Luhut tersebut dapat membuat kabinet menjadi tidak seimbang. Hal itu karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding yang lain.
"Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," kata Herzaky lewat siaran pers, Rabu (25/5).
Herzaky lalu menyebutkan, ada ketergantungan yang tinggi dari Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Ia pun menilai hal ini sebagai masalah yang serius dalam manajemen.
"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam," kata Herzaky.
Meski begitu, Herzaky memahami bahwa Jokowi selaku presiden memiliki wewenang penuh. Jokowi punya hak prerogatif dalam menyelesaikan masalah termasuk menunjuk seseorang sebagai pelaksana.
Dari pihak PKS, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera ikut mengkritik keputusan Jokowi kali ini. Ia mengatakan bahwa penunjukan tersebut hanya semakin menguatkan sebutan yang ditujukan kepada Luhut sebagai menteri segala urusan.
Dari pihak PDIP, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga mengkritik terkait penunjukan itu dengan menyindir Luhut. Ia mengatakan, Luhut bagaikan perdana menteri di Pemerintahan Jokowi karena terlalu banyak diberi kewenangan.
Meski keputusan Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani kasus minyak mendapat banyak kritik, namun ada juga yang mendukung keputusan tersebut. Salah satunya datang dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan bahwa Presisen memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
"Penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," ungkap Dasco.
Selain itu, dukungan juga datang dari Juru Bicara Menko Marinves Jodi Mahardi yang tidak sepakat jika ada pihak yang menyebutkan bahwa penunjukan Luhut bisa menyebabkan kabinet menjadi tidak harmonis.
"Namanya diperintah Presiden ya tinggal amankan dan laksanakan saja. Untuk orang banyak kok. Enggak ada kepentingan pak Luhut selain untuk kebaikan bersama," kata Jodi.
Sejauh ini, Jokowi diketahui telah beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut sebelumnya cukup bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.
