PARBOABOA, Jakarta - Pemberdayaan petani kelapa sawit di Indonesia menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kecil.
Sebagai produsen utama minyak sawit dunia, Indonesia memang tengah menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar global yang semakin menekankan praktik berkelanjutan.
Karena itu, petani kecil yang memainkan peran kunci dalam sektor ini, membutuhkan dukungan agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok global yang memenuhi standar tersebut.
Untuk menjawab hal itu, sejak 2018, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) telah menjalin kerja sama dengan Nissin Foods Holdings-Japan. Kedua pihak melakukan analisis mendalam terhadap kesenjangan yang dihadapi petani kecil dalam menerapkan praktik berkelanjutan.
Selanjutnya, temuan dari analisis tersebut menjadi dasar peluncuran program kolaborasi strategis yang diumumkan pada Senin, 10 Desember 2024 di Jakarta.
Tujuan utama kolaborasi ini adalah mendukung petani kecil dalam mencapai sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) lewat penerapan proyek percontohan.
Melalui proyek itu, petani akan dibekali praktek agronomi yang lebih baik serta pengelolaan lahan secara berkelanjutan, sehingga membuka peluang untuk masuk ke rantai pasok industri Jepang pada masa mendatang.
Adapun peluncuran program kerjasama ini merupakan kemauan sekaligus bentuk komitmen Nissin Foods Holdings sebagai perusahaan pembeli minyak sawit berkelanjutan di negeri sakura.
Di Indonesia, program itu dijalankan melalui kerjasama dengan SPKS, salah satu organisasi petani sawit yang selama ini punya peran penting dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di level petani kecil.
Kei Saito, Manajer Umum Divisi Perencanaan Perusahaan Nissin Foods Holdings, menyampaikan bahwa Nissin Foods adalah pembeli minyak sawit di Jepang yang menggunakan bahan tersebut untuk memproduksi berbagai produk turunan, terutama mi instan.
Kata dia, pihaknya memiliki komitmen untuk membangun ketelusuran minyak sawit yang traceable dan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas petani sawit skala kecil.
“Nissin Foods Holdings berkomitmen untuk melakukan pengadaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama dengan melibatkan petani kecil dalam supply chain kami," tegas Kei Saito.
Saito juga mengakui adanya kerjasama dengan SPKS selama beberapa tahun belakangan guna menjalin komunikasi dengan petani kecil di Indonesia, terutama dengan komunitas petani di Desa Sugih Waras, Sumatra Selatan.
"Tujuan Nissin Foods Holdings adalah untuk memanfaatkan proyek ini sebagai batu loncatan untuk lebih meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan mata pencaharian petani skala kecil di Indonesia," tegasnya lagi.
Sabarudin, Ketua SPKS Nasional, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Nissin Foods Holdings yang memulai investasi pada petani kecil dengan membangun rantai pasok berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jepang.
Ia menekankan pentingnya menciptakan rantai pasok yang transparan, bebas deforestasi, dan berkelanjutan, serta berharap SPKS dapat berperan sebagai pihak independen atau verifikator untuk memastikan keberlanjutan tersebut.
"Kami (SPKS) berharap agar rantai pasok perusahaan di Jepang dapat dipasok dari 100% petani sawit skala kecil yang traceable," katanya, sembari menegaskan agar kerjasama tersebut mendorong kemitraan yang adil "sehingga petani kecil memperoleh harga yang adil."
Sementara itu, Asrianto, Sekretaris Desa Sugih Waras, menyampaikan bahwa petani kelapa sawit di desanya sangat berharap kerjasama ini dapat membawa perbaikan dalam tata kelola perkebunan di tingkat lokal.
Apalagi, Desa Sugih Waras, tegasnya dihuni oleh 300 kepala keluarga yang mengelola kebun sawit swadaya seluas 500 hektar.
Menurut dia, petani membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas, pembentukan kelembagaan, serta pemahaman tentang praktik berkelanjutan yang sesuai dengan standar sertifikasi.
"Kami berharap, program kerjasama ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tingkat desa dan agar perusahaan sawit dapat membangun kemitraan yang adil bagi warga desa ," kata Asrianto.
Pemerintah Indonesia Mesti Adaptif
Dewan Nasional (Denas) SPKS, Mansuetus Darto Hanu mengatakan mendorong petani sawit kecil menerapkan praktik berkelanjutan merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan.
Ini penting karena Uni Eropa telah menerapkan UU Anti-Deforestasi. Kebijakan yang juga diikuti oleh Amerika Serikat (AS) ini berpengaruh besar terhadap ekspor minyak sawit mentah Indonesia.
Dalam rangka itu, Darto meminta pemerintah Indonesia agar adaptif terhadap dinamika pasar seperti itu. "Kalau pasarnya sudah berubah, kita juga harus berubah." tegasnya.
Ia menjelaskan, kerja sama antara Nissin Foods Holdings dan SPKS mencerminkan komitmen bersama untuk memenuhi tuntutan dan regulasi pasar global, khususnya dari Amerika dan Eropa.
Pasar internasional saat ini, pungkasnya, mengharuskan perusahaan-perusahaan, termasuk di Jepang seperti Nissin dan Caux, memastikan produk mereka tidak berasal dari praktik deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau penggunaan tenaga kerja anak dan kerja paksa.
Konsekuensinya, semua stakeholder yang ada itu harus patuh. "Karena mau dijual ke mana lagi? kalau ga ada serapan pasarnya, mati kutu kita, itu aja hukumannya," kata Darto.
Sebagai informasi, SPKS adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2006 di Bogor dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit swadaya.
SPKS lahir dari inisiatif kelompok-kelompok petani di berbagai daerah di Indonesia yang prihatin terhadap berbagai dinamika sektor perkebunan sawit, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil melalui penguatan kelembagaan, pelatihan praktik berkelanjutan, serta advokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan.
Saat ini, SPKS telah memiliki jaringan luas dengan total 79.000 anggota yang tersebar di 23 kabupaten dan 11 provinsi di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis komunitas, SPKS aktif mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas mereka sekaligus memastikan praktek agronomi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar global.
Selain memperjuangkan kesejahteraan petani kecil, SPKS juga terlibat dalam upaya mendorong tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik.
SPKS memainkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan petani kecil dengan tuntutan pasar global yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan, seperti sertifikasi RSPO, transparansi rantai pasok, serta pelestarian lingkungan.