PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan peran penting pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memahami potensi bencana di daerahnya.
Hal itu dilakukan guna mempersiapkan langkah penanggulangan bencana, salah satunya dalam mempersiapkan anggaran.
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan usai meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jakarta, pada Kamis (03/03/2023).
Ia menilai, jika potensi bencana itu telah dipahami dengan benar maka, pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Misalnya berapa? Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri, misalnya daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi jelas daerah mana, jelas, kalau enggak ada gunung berapi berarti enggak besar,” tutur Jokowi.
Sementara itu, dalam sambutannya di acara tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana dengan mengatur lokasi-lokasi yang rawan untuk didirikan bangunan.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” jelasnya.
Presiden menekankan jika hal itu harus diikuti dengan ketegasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pasalnya, ia menilai hingga saat ini masih terjadi pembangunan di area yang secara jelas rawan bencana.
“Betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘Eh ini tidak boleh’, ‘Ini tanah rawan tanah longsor.’ Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun di pinggirnya malah kemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang malah mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” pungkasnya.
