PARBOABOA, Jakarta - Kepastian soal kepala negara yang dikabarkan akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan ini masih simpang siur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri bahkan mengakui dirinya masih belum bisa berkantor di IKN lantaran fasilitas air dan listrik yang belum siap.
Orang nomor satu di Indonesia itu awalnya sesumbar akan mulai berkantor di IKN Nusantara Kalimantan Timur pada Juli 2024. Namun hingga pertengahan Juli ini, Jokowi tak kunjung berkantor di IKN.
Ia berkilah masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan IKN, seperti fasilitas yang belum siap hingga masalah cuaca.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut, hujan deras membuat progres pembangunan IKN terhambat dan menyebabkan dirinya masih belum bisa berkantor di IKN.
Hujan di IKN, kata Jokowi, terjadi hampir tiap hari dengan intensitas deras, sehingga memundurkan banyak pekerjaan.
“Itu biasa dalam proyek besar,” kata dia.
Jokowi juga mengakui keseluruhan pembangunan IKN baru mencapai 15 persen. Perkiraan itu juga akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang.
Meski Jokowi menyebut masih belum bisa berkantor di IKN pada Juli ini, namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin malah memperkirakan presiden bisa berkantor di IKN akhir Juli 2024.
Ia mengaku telah berkunjung ke IKN pada Senin, 15 Juli lalu bersama Sekretariat Negara (Setneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Akhir Juli clear bisa berkantor (di IKN)," katanya di Jakarta.
Ngabalin juga mengakui IKN Nusantara belakangan dilanda hujan deras. Kondisi itu yang membuat pekerja di IKN sulit bekerja memenuhi target pembangunan.
Fasilitas air dan listrik yang sebelumnya dikeluhkan Presiden Jokowi, juga telah diinstal.
Diketahui, Kementerian PUPR mengeklaim melakukan distribusi air di IKN mulai 15 Juli.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengaku dirinya baru akan memeriksa distribusi tersebut pada besok, 18 Juli 2024.
Basuki menyebut, berdasarkan laporan PT PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bertenaga 10 megawatt sudah siap di IKN.
Menteri Basuki bahkan menargetkan semua prasarana untuk kesiapan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang akan siap bulan ini.
Total Wilayah IKN Nusantara direncanakan sekitar 324.332 hektare, baik daratan maupun perairan.
Mengutip Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara di laman IKN, area perairan diperkirakan seluas 68.188 hektare, sedangkan area daratan seluas 256.142 hektare.
Dari 256.142 hektare area daratan, terbagi lagi menjadi 2 kawasan, yaitu Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN) dan Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN).
Nantinya, KIKN menjadi area urban seluas 56.180 hektare yang di dalamnya, atau seluas 6.671 hektare akan dibangun area pusat pemerintahan.
Sedangkan KP-IKN merupakan area pengembangan dengan luas mencapai 199.962 hektare.
Progres pembangunan IKN yang molor dari jadwal juga dikomentari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.
Ia menyebut, Jokowi terlalu memaksakan dan percaya diri akan berkantor, bahkan melangsungkan upacara 17 Agustus di sana.
Keterlambatan ini, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta periode Juni-Oktober 2017, menjadi salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama dari sisi implementasi dan eksekusinya.
Anggota Komisi IV DPR ini lantas menyarankan Jokowi untuk tidak memaksakan proyek ambisiusnya itu di tengah keterbatasan yang ada.
Tak hanya itu, Djarot yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar ini juga memprediksi pembangunan IKN akan melambat pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini dikarenakan APBN 2025 telah mengalokasikan sejumlah besar dana, yaitu Rp70 triliun, untuk program makan siang gratis yang telah disetujui.
Editor: Kurniati
