PARBOABOA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi atas kinerja pemerintah yang responsif terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak.
Menurutnya, pemerintah selain meneliti dan menyelidiki, namun juga melakukan penarikan obat dari pasaran serta berkomunikasi dengan WHO.
"Artinya pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," ujar Rahmad Handoyo, Selasa (25/10/2022).
Rahmad mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya lempar tanggung jawab antar pihak yang terkait tetapi bekerja dalam semangat yang sama untuk mencegah lebih banyak korban akibat kasus tersebut.
Pihak terkait itu diantaranya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Mereka, ungkap Rahmad, memberikan perhatian sangat serius terkait kasus gagal ginjal pada anak.
"Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, hukum, kita serahkan ke kepolisian. Pemerintah juga sudah meminta kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus. Jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," ungkap Rahmad.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa DPR mendukung penuh setiap langkah Pemerintah untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, Rahmad menilai masyarakat ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022).
Rapat terbatas dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BPOM Penny Lukito. Presiden Jokowi bahas soal obat-obatan sirup yang terindikasi menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.
Setidaknya, Presiden menyampaikan empat arahan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak. Pertama, Jokowi meminta keselamatan masyarakat jadi prioritas.
"Jangan menganggap ini masalah kecil," kata Presiden Jokowi.
Kedua, Presiden meminta penghentian peredaran obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Ketiga, Kemenkes harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Keempat, memerintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan.
"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," ujar Presiden Jokowi.
