PARBOABOA, Jakarta – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan konstruksi bangunan tahan gempa di wilayah masing-masing guna memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.
“Mohon dilakukan pengecekan bangunan-bangunan di wilayahnya dengan bekerja sama dengan Dinas PUPR. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa bangunan-bangunan yang ada itu sudah tahan gempa,” ujar Dwikorita secara daring dalam acara seminar nasional, Kamis (2/3/2023).
Ia menyarankan agar building code menjadi syarat untuk memberikan izin bangunan sehingga memenuhi kaidah bangunan konstruksi tahan gempa.
Jika ternyata bangunan tersebut belum memenuhi building code, kata Dwikorita, maka pemerintah perlu memperkuat bangunan tersebut agar tahan gempa.
Dwikorita juga mengungkapkan langkah-langkah lain untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia. Salah satu langkah tersebut adalah dengan pengembangan studi, kajian, riset dan teknologi.
“Kita tahu berbagai perguruan tinggi juga lembaga riset seperti BRIN dan juga BMKG melakukan kajian-kajian ataupun studi dan pengembangan teknologi dalam rangka menguatkan sistem mitigasi gempa bumi, misalnya kajian tentang bagaimana konfigurasi sensor agar lebih cepat, tepat, dan akurat dalam memberikan, menyampaikan data dan informasi,” paparnya.
Kemudian, lanjut dia, penguatan sistem monitoring kegempaan secara berkelanjutan dan komprehensif.
“Ini dilakukan oleh BMKG, kami terus memperkuat sistem monitoring dengan menambah peralatan, merapatkan jaringan, meningkatkan performa peralatan agar monitoring dapat berjalan secara berkelanjutan cepat, tepat, dan akurat,” kata Dwikorita.
Dwikorita juga menambahkan bahwa untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran peta bahaya gempa bumi dan penguatan kajian getaran tanah.
“Peta gempa bumi yang sudah 5 tahun sudah saatnya untuk dimutakhirkan lagi dengan perkembangan lahan yang ada, perkembangan informasi yang ada, perkembangan teknologi yang ada,” tuturnya.
Selain itu, juga perlu dilakukan penguatan kajian getaran tanah, serta penegakan peraturan pendukung sistem mitigasi gempa bumi.
“Mohon bantuan pemerintah daerah untuk ikut mengawasi menjaga agar peralatan yang ada ini jangan sampai dirusak atau dicuri,” katanya.
Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa edukasi, literasi, advokasi secara inklusif dan berkelanjutan juga menjadi langkah yang dapat memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.
“Jadi tidak hanya membangun sistem peringatan dini, tapi kita harus mampu memastikan masyarakat kita benar-benar mampu melakukan aksi dini bila peringatan dini telah disebarluaskan,” ujar Dwikorita.
Editor: Sondang
