PARBOABOA, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Pratikno memberikan tanggapan atas desakan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Dia menegaskan, kewenangan mengangkat dan juga memberhentikan menteri sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Pratikno mengatakan hingga saat ini tidak ada wacana dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan perombakan menteri dalam kabinet atau reshuffle.
"Kalau mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri, itu kan urusannya Presiden," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Pratikno menjelaskan saat ini semua menteri dan wakil menteri masih terus bekerja seperti biasa. Dia menyampaikan semua jajaran pemerintahan harus fokus dalam pekerjaannya terutama dalam masa pandemi sekarang ini.
"Pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya, semua wamen (wakil menteri) tetap bekerja seperti biasanya. Jadi kita terus waspada apalagi ini ada COVID-19 varian baru Omicron, kita harus waspada, juga ada libur Natal dan Tahun Baru 2022 sebentar lagi," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo mencopot dari jabatannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. MPR menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam kapasitasnya mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad. Ia mengungkap kekecewaannya terhadap kinerja Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Ia juga mempertanyakan alasan Ani memotong anggaran MPR. Padahal, menurut Fadel, jumlah pimpinan MPR telah mengalami perubahan dari empat menjadi 10 orang saat ini.
"Kami atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan," kata Fadel saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/11).
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai lembaga MPR yang dipimpin dirinya.
Menurut Bambang, Sri Mulyani sebagai menteri seharusnya saling menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.
"Pimpinan MPR sudah beberapa kali mengundang beliau, tapi Sri Mulyani tidak pernah datang. Dia selalu membatalkan datang dua hari sebelum diundang rapat. Ini menunjukkan kalau Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas Bamsoet dalam pada tertulisnya, Rabu (1/12).
