PARBOAOBA, Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin membantah tuduhan yang menyebut Istana telah mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar meloloskan suatu partai tertentu ke Pemilu 2024.
"Saya kira sudah dijawab oleh presiden, Istana enggak ada itu. Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur ya," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/01/2023).
Perihal pemilihan umum, kata Ma’ruf, sepenuhnya merupakan wewenang dari KPU. Dia meminta pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu.
“Itu kewenangan KPU, itu penuh soal pemilu sudah ada lembaganya dan kalau ada yang merasa kan ada badan pengawasnya itu disampaikan," jelas Wakil Presiden ke-13 tersebut.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Rabu (11/01/2023), perwakilan koalisi Hadar Nafis Gumay membeberkan sejumlah temuan terkait dugaan kecurangan Pemilu di tahap verifikasi parpol.
Hadar juga sempat menampilkan percakapan anggota KPU Provinsi yang diduga merasa resah dengan perintah KPU RI tersebut.
"Kemudian ada satu gambar lagi, sekadar contoh juga, ini adalah komunikasi antar anggota KPU Provinsi yang resah lah, tapi bagian ini yang saya anggap penting," ungkap Hadar.
Dalam percakapan tersebut, salah satunya diungkapkan dugaan intervensi dari Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.
“Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menkopol hukam, dan lain-lain," kata Hadar membacakan isi percakapan tersebut.
