PARBOABOA Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut hadir di tengah massa Aksi Akbar 411 Jilid 4 yang berlangsung di di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022) siang.
Dalam aksi tersebut, Refly menyoroti tuntutan massa yang meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.
Dari pengakuannya, Refly hadir atas inisiatif sendiri demi menyaksikan bagaimana demokrasi berjalan melalui unjuk rasa.
Refly menyinggung isu tentang ijazah palsu Jokowi yang dinilai telah menyeleweng dari syarat untuk menjadi presiden. Menurut dia, jika memang isu tersebut terbukti benar, Jokowi harus mundur dari jabatannya.
"Karena kalau misalnya ijazah itu palsu, presiden sudah melakukan perbuatan tercela atau presiden tidak lagi memenuhi syarat,atau presiden sudah melakukan tindak pidana berat" kata Refly di kawasan demo.
Selain itu, dia juga menyayangkan perizinan demo yang tidak boleh dilakukan di seberang Istana Negara pada masa kepemimpinan Jokowi. Karena saat ini aksi demonstrasi hanya diperbolehkan di Jalan Medan Merdeka Utara yang berjarak 1 kilometer dari Istana.
"Sayangnya memang sejak era Jokowi ini demo tidak lagi di depan istana. Tadi saya jalan dari Mahkamah Konstitusi ke sini, itu mereka [orang di Istana] tidak dengar suara mereka [peserta aksi]," ujar Refly.
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif mengatakan, hingga saat ini isu tersebut sampai belum ada klarifikasi dari pihak Istana Negara maupun Jokowi.
"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," kata Slamet pada Jumat (04/11/2022).
Diketahui, aksi demo bela rakyat 411 hari ini yang turut dihadiri sejumlah ormas dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyampaikan beberapa tuntutan, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakan supremasi hukum.
Adapun tuntutan utama mereka adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur pada hari yang sama.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.
"Jadi sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu," kata Bey kepada awak media, Jumat (4/11/2022).
