PARBOABOA, Jakarta - Pembangunan Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintahan Jokowi dinilai anti terhadap kesetaraan dan solidaritas.
Hal ini mencuat setelah muncul banyaknya konflik agraria, khususnya di beberapa kawasan geothermal yang merupakan bagian dari PSN.
Berdasarkan temuan aktivis HAM dari jaringan Gusdurian, Gus Roy Murtadho alias Gus Roy, pada kawasan-kawasan tersebut, pemerintah menaruh banyak aparat untuk menghadangi protes masyarakat yang hak-haknya dirampas secara paksa oleh negara.
"Sepengamatan saya, saya keliling-kelilig di beberapa kawasan PSN, kalau sudah statusnya PSN itu tentara yang maju di sana," kata Gus Roy dalam acara peluncuran catatan akhir tahun LBH Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Ia mengatakan, "pendekatan teknokratis semacam ini, anti kesetaraan, anti solidaritas, dalam lansakp kebijakan politik nasional, sangat berbahaya sekali."
Menurut Gus Roy, akibat dari semua ini, terjadi kemunduran demokrasi dari semua aspek, termasuk kemunduran penegakan hukum, dan ketidakjelasan penyelesaian pelanggaran HAM.
Di sisi lain, pemerintah hanya tahu berjanji untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM masa lalu tapi tidak pernah dituntaskan.
"Pak Jokowi kan ngomong, akan saya kejar yang bunuh munir, sampai sekarang, ya nggak ada buktinya," kata Gus Roy.
Gus Roy juga menambahkan, salah satu bentuk pembungkaman demokrasi di zaman reformasi adalah menebar teror. Yang paling melekat di memori publik adalah soal politik identitas yang membelah masyarakat jadi kubu cebong dan kampret.
Melalui pembelahan itu, seolah-olah ada satu kubu yang membela republik, yaitu nasional dan satu lagi seolah-olah paling Islamis. Gus Roy menegaskan, ini adalah salah satu strategi yang sengaja dibikin agar kekuasaan dibela sehingga tetap kokoh.
"Saya pikir ini strategi dan taktik dari oligark sendiri untuk memecah belah kita. yang kerap kita sebut fear mongering, suatu kampanye menjual teror seolah-olah ada yang mengancam republik ini, siapa yang mengancam," tegas Gus Roy.
Gus Roy mengingatkan, tujuan dari penyebaran teror ini adalah meminggirkan kelompok masyarakat tertentu serta menghapus hak-hak yang selayaknya mereka dapatkan.
"Selain melalui teror politik identitas, dulu teror terhadap PKI dan sekarang juga ada teror terhadap kaum LGBT, aliran kepercayaan dan kelompok-kelompok rentan lainnya."
Bahkan dalam UU cipta kerja, kata Gus Roy yang paling berdampak di sektor sumber daya alam karena isu ini adalah masyarakat adat. Sewaktu-waktu hak mereka akan hilang kalau ada PSN dan proyek-proyek besar negara.
"Yang paling keblangsat di sektor sumber daya alam karena ada isu ini, itu masyarakat adat. Sudah aliran kepercayaan nggak direkognisi, juga alat reproduksi mereka berupa tanah tidak diakui," kata Gus Roy.
Editor: Rian
