PARBOABOA, Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengumumkan bahwa jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 252,17 juta orang atau sekitar 90,79 persen dari jumlah penduduk Indonesia per tanggal 1 Maret 2023.
Di 22 provinsi serta 334 kabupaten, jumlah Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan JKN-KIS bahkan mencapai 95 persen.
"Hal ini menjadikan JKN-KIS sebagai jaminan kesehatan terbesar di dunia," ujar Ghufron saat penyerahan Universal Health Coverage (UHC) di Balai Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Ali Ghufron juga mengklaim bahwa sebanyak 502,8 juta masyarakat Indonesia berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan sepanjang tahun atau 1,4 juta kunjungan per hari.
Menurut Ali Ghufron, kondisi finansial BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN-KIS juga dalam kondisi yang sehat, ditandai dengan tidak adanya kasus gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan bahkan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit.
Ali menceritakan, pada awal-awal adanya BPJS Kesehatan, rumah sakit enggan bekerjasama. Namun, saat ini rumah sakit rebutan ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
"Rumah sakit saat ini bahkan rebutan (pasien) BPJS. BPJS tidak punya utang dengan rumah sakit, bahkan kami naikkan tarif di rumah sakit," kata Ghufron.
Dalam data yang dipaparkan, Indonesia menempati posisi pertama dalam capaian cakupan peserta JKN-KIS, diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, Costa Rica, Luxembourg, Austria, Belgium, dan Jerman.
Ghufron menyebut bahwa pencapaian cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia termasuk yang tercepat, karena bisa tercapai hanya dalam waktu 10 tahun.
Dia menambahkan, Eropa dan Amerika Serikat saja butuh waktu 20 hingga 127 tahun untuk mencapai universal health coverage (UHC), sejak dibentuknya lembaga pelaksana jaminan kesehatan di negara tersebut.
“Maka Indonesia menjadi negara capaian peserta tercepat dimana kurang lebih 10 tahun kepesertaan telah mencakup lebih dari 150 juta orang,” ungkap Ali.
Ghufron menyebut pihaknya saat ini sedang bekerja keras agar 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Dalam Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota mendorong target RPJMN tersebut.