PARBOABOA, Pematangsiantar – Pematangsiantar menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita terbesar dalam sebulan di Sumatera Utara pada 2023.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, rata-rata pengeluaran per kapita di Pematangsiantar mencapai Rp1.527.154. Angka ini kalah tipis dari Kota Medan (Rp1.937.127) dan Kabupaten Karo (Rp1.556.980).
Dari total rata-rata pengeluaran per kapita tersebut, 52,2% merupakan pengeluaran untuk konsumsi makanan atau sejumlah Rp797.317 dan 47,8% (Rp729.837) pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan.
Angka ini berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.305.339 dengan perincian Rp707.588 untuk konsumsi makanan dan Rp597.752 untuk konsumsi bukan makanan.
Besaran rata-rata pengeluaran per kapita tentu bertolak belakang dengan Pematangsiantar yang tidak memiliki nilai Upah Minimum Kota (UMK).
Upah minimum di Pematangsiantar bersama 10 kota/kabupaten lain berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tentang penetapan UMP Sumut 2024, yaitu sebesar Rp2.809.915.
Kepala Pusat Pengembangan Karir (PPK) Universitas Simalungun (USI), Elidawaty Purba mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan Kota Pematangsiantar tidak memiliki UMK, meskipun pengeluaran per kapitanya tergolong besar.
Secara teoritis, Elidawaty mengungkapkan, bila melihat tidak adanya UMK, pengeluaran per kapita masyarakat pun semestinya tidak lebih tinggi dibanding kota atau kabupaten lain yang memiliki nominal UMK-nya sendiri.
“Kalau logika, seharusnya ada UMK. Tapi faktor penentuan UMK bukan hanya dari pengeluaran tersebut,” ungkap Elidawaty kepada Parboaboa, Senin (15/7/2024).
Dengan posisinya sebagai salah satu kota perdagangan di Sumatera Utara, Elidawaty menyebut, seharusnya mudah bagi Pematangsiantar untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak ada di daerah lain.
Perputaran barang atau jasa baik secara online dan offline bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengeluaran per kapita menjadi lebih tinggi dari yang semestinya.
“Saya melihat, teori pengeluaran dan pendapatan di Kota Pematangsiantar mempunyai pengecualian sendiri. Apalagi melihat Kota Pematangsiantar sebagai kota perdagangan,” sambungnya.
Menurut Elidawaty, besarnya angka pengeluaran per kapita di Kota Pematangsiantar masih harus dikonfirmasi lagi dengan pihak BPS soal metode survei dan penentuan angkanya.
“Kita tidak tahu, apakah survei ini mencakup pengeluaran online juga atau cuma offline,” ungkapnya.
Elidawaty menambahkan, kemungkinan lain yang menyebabkan pengeluaran yang besar adalah metode pembayaran yang semakin beragam, termasuk sistem pembayaran yang ditunda (paylater).
Metode pembayaran online memang banyak menyediakan sistem pembayaran paylater.
Beberapa platform e-commerce mulai menerapkan sistem ini menimbang tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.
“Bisa jadi survei ini juga mencakup hal ini (paylater),” sambung Elidawaty.
Penentuan sampel dalam survei sangat menentukan besaran pengeluaran. Elidawaty beranggapan sampel yang diambil BPS bisa saja berasal dari masyarakat yang tingkat pengeluarannya tinggi.
Di sisi lain, ia menyebut, meski dengan pengeluaran per kapita yang tinggi, persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar belum mencapai ambang batas yang ditentukan untuk memiliki UMK.
Banyaknya transaksi online menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perputaran ekonomi di daerah berkurang dan tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“(Secara online) uangnya tidak berputar di sini, uangnya keluar. Dalam istilah ekonomi itu disebut ekonomi non-basis, artinya transaksinya keluar,” sambung Elidawaty.
Hal ini tentu berbeda dengan kondisi daerah yang memiliki sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata di mana perputaran ekonominya berada di wilayah daerah mereka.
Editor: Defri Ngo
