PARBOABOA, Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah pemerintah, TNI, dan Polri terkait penyelesaian masalah di Nduga, Papua.
Menurutnya, tindakan tegas namun terukur memang dibutuhkan untuk menangani gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah melakukan perusakan hingga pembunuhan.
Pasalnya, para korban yang berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.
Kemudian, Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengkategorikan KKB serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
"Sikap Pemerintah ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/04/2023).
Di samping itu, ia meminta agar pemerintah terus membangun dialog dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak.
Ia juga mengimbau agar masyarakat setempat tak perlu khawatir pasca peingkatan status siaga tempur di Nduga, Papua.
“Masyarakat Papua tak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan baik prajurit maupun rakyat," jelasnya.
Korban KKB
Sebelumnya, 36 prajurit satuan tugas dikerahkan dalam upaya misi penyelamatan pilot Susi Air, Capt Philip Mark Merthens, di Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu, 15 April 2023 pukul 16.30 WIT.
Dari 36 prajurit, satu di antaranya yang bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai ditembak oleh KKB hingga jatuh ke jurang sedalam 15 meter.
Kemudian, ada 4 prajurit yang turut menjadi korban dari serangan KKB dengan mengalami luka tembak serta luka lainnya karena terjatuh saat menyelamatkan diri.
Selain korban jiwa dan luka-luka, ada 4 prajurit TNI lain yang dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan telah meningal dunia.
Peningkatan Status Siaga Tempur
Merespon hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuat langkah tegas dengan meningkatkan status siaga tempur khusus di wilayah operasi KKB.
“Dengan kondisi seperti ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam keterangannya kepada wartawan di Lapangan Udara Timika, Papua, Selasa, (18/04/2023).
Yudo mengatakan bahwa peningkatan status ini dilakukan untuk mengaktifkan naluri tempur para prajurit TNI.
“Kami tingkatkan siaga tempur, sehingga naluri tempurnya terbangun,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan bahwa perintah dari Yudo merupakan buntut dari ulah KKB yang semakin agresif hingga menimbulkan korban jiwa.
Selain agresif, KKB juga turut melibatkan ibu-ibu dan anak-anak untuk digunakan sebagai tameng saat melucuti senjata anggota TNI.
"Kisah lain dari pengakuan prajurit terdepan dihadapkan dengan taktik tempur mereka, dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI," kata Julius kepada wartawan, Rabu (19/04/2023).
