Dalam Pusaran Pergolakan Tentara

Pasukan yang sedang galau akhirnya mengepung Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952. (Foto: Istimewa)

Manuver Nasution, Simatupang, Lubis, dan Simbolon (Bagian Pertama)

PARBOABOA - Ribuan massa bergerak dari Lapangan Banteng dan Lapangan Gambir menuju Istana Merdeka setelah mendemo dan mengobrak-abrik ruang sidang parlemen.

Kebanyakan tak beralas kaki, mereka membawa poster berisi rupa-rupa seruan. 'Bubarkan parlemen' itulah isi yang paling jamak. Setelah di depan pagar Istana mereka tidak berhenti melainkan merangsek terus lewat pintu utama.

Pagi itu Oktober 1952. Tak hanya ribuan manusia yang digerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat (dimotori dokter Mustopo) itu yang meramaikan suasana. Tapi juga dua tank, empat kendaraan bersenjata berikut empat meriam yang dibawa satu batalyon artileri.

Ditempatkan di lapangan yang berhadapan dengan Istana, moncong meriam terarah ke kediaman presiden tersebut. Yang mengarahkan adalah Kemal Idris dan anak buahnya. 

Presiden Soekarno keluar dengan tenang menemui para pengunjuk rasa di depan istana. Yang terjadi kemudian dia malah berpidato dan massa yang tadinya tampak liar kini balik tertib.

Mereka yang menuntut pembubaran parlemen dan pelaksanaan pemilu selekasnya ini meneriakkan “hidup Bung Karno..hidup Bung Karno”, “berantas korupsi” atau “mana beras” seusai presiden berpidato. 

Inti pidato Presiden adalah ia tak mau bertindak seperti diktator, pesan mereka (demonstran) akan disampaikan ke kabinet dan pemilu segera dilaksanakan. Setelah bertemu kepala negara pengunjuk rasa bubar jalan dengan damai. 

Tak lama berselang, Bung Karno menerima para pembesar militer yang datang menghadap di Istana Merdeka.

Bersama Wakil Presiden Hatta dan PM Wilopo ia bermuka-muka dengan Kepala Staf angkatan Perang (KSAP) Kol. TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kol. AH Nasution, Wakil KSAD Letkol Sutoko, para panglima teritorium yang terdiri dari Kol. Simbolon, Kol. Kawilarang, Kol Bahrun, Kol. Kosasih, Kol. Suwondho serta anggota rombongan yang lain (Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX tak ikut).

Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka pimpinan rombongan, Kol. Nasution, mempersilakan Sutoko menjelaskan duduk masalah yang membuat mereka galau.

Massa sipil turut berunjuk rasa di Istana pada 17 Oktober 1952. (Foto: Istimewa)

Dalam pertemuan ini Nasution, seperti diungkapkan Soekarno (dalam Soekarno, An Autobiography—Cindy Adams, 1965), menyatakan aksi mereka tidak ditujukan kepada pribadi Soekarno melainkan terhadap sistem pemerintah.

“Bapak harus segera membubarkan parlemen,” Nasution menegaskan. 

Soekarno menyebut matanya memerah karena amarah. Dia pun berucap keras ke Nasution, “Engkau benar dalam tuntutanmu, akan tetapi salah dalam caramu. Soekarno tidak sekali-sekali menyerah karena paksaan. Tidak kepada seluruh tentara Belanda dan tidak kepada satu batalyon Tentera Nasional Indonesia!” (Cyndi Adams, 1965 dan Kawilarang, 1988). 

Unjuk rasa di pagi 17 Oktober 1952 dan kedatangan para pembesar militer tak lama berselang adalah satu paket yaitu memperlihatkan kedongkolan perwira angkatan darat (AD) sehubungan dengan intervensi luar, dalam hal ini para politisi, terhadap dunia dalaman mereka.

Campur tangan yang sebenarnya sudah terjadi sejak awal kemerdekaan namun belakangan sudah terlalu jauh sehingga mempertajam friksi di AD. 

Pimpinan AD sedang terbelah akibat adanya rencana membenahi kesatuan tersebut. Berdisiplin, maju, dan kuat adalah ciri keprofesionalan yang hendak diwujudkan lewat rencana tadi.

Dirancang bersama oleh Angkatan Perang yang dipimpin Simatupang dan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), rencana ini ternyata mengundang pro-kontra.

Yang pro termasuk Simatupang, Nasution, Simbolon dan semua panglima TT (tentara dan teritorium) lain serta para perwira SUAD. Yang menentang adalah kelompok Bambang Supeno-Zulkifli Lubis. 

Kelompok penentang mencurigai rencana pembenahan ini dimaksud untuk menyingkirkan para perwira didikan Jepang.

Sebab tingkat pendidikan, kesehatan dan usialah dasar penyaringan yang akan menentukan boleh tidaknya seseorang di dinas militer nanti.

Jika kriteria ini yang dipakai, niscaya sebagian besar perwira didikan Jepang (Heiho, Peta, dan Giyugun) akan kandas. Yang akan banyak bertahan adalah perwira didikan Belanda macam Simatupang, Nasution dan Kawilarang.

Kisah hidup Sang Proklamator, Bung Karno, karya jurnalis perempuan Amerika. (Foto: Istimewa)

Kecurigaan kubu penentang bertambah karena Lembaga Pendidikan AD Chandradimuka, Bandung—yang tadinya dipimpin Kol. Bambang Supeno dan pengasuhnya kebanyakan eks Peta—ditutup.

Misi Militer Belanda, menurut rencana, akan dimanfaatkan untuk menangani penggantinya. Padahal semangat anti Belanda masih kuat waktu itu.

Soekarno sendiri kaget dan menentang penutupan sekolah tempat dia mengajar tersebut (Payung Bangun dalam Kolonel Maludin Simbolon—PSH 1996).

Kejadian 17 Oktober 1952 membuat perpecahan di tubuh angkatan darat kian serius dan kemelut pun berlarut. Kubu yang menentang gerakan bertindak.

Sejumlah perwira mengambil alih posisi komando dari panglima atasannya yang dianggap pendukung gerakan 17 Oktober.

Di Makassar Letkol Warow mengkudeta Gatot Subroto. Di Brawijaya Sudirman menggusur Suwondo. Sedangkan di Sriwijaya Kretarto meminggirkan R.A. Kosasih.

Pembersihan kelompok pro 17 Oktober berlangsung. Pada 15 Desember 1952 PM Wilopo menskors Nasution, Soetoko dan S. Parman. Besoknya, Kol. Bambang Sugeng, sahabat Bambang Supeno diangkat sebagai pejabat KSAD.

Nasution memang tokoh sentral dalam gerakan yang ia sebut ‘setengah kudeta’ ini. Kemal Idris yang mengarahkan meriam ke Istana misalnya menyatakan Nasution-lah yang memanggil dirinya untuk membicarakan ihwal parlemen yang merongrong AD. Nasution pula yang mengatakan agar meriam ditaruh di depan Istana (Kemal Idris, 1996).

Ali Sastroamijoyo yang menggantikan Wilopo sebagai PM, mempercayai Iwa Kusumasumantri sebagai menteri pertahanan. Iwa yang ideologi politiknya cenderung ke kiri segera meredam kekuatan kelompok pro 17 Oktober.

Tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan KSAD Bambang Sugeng, Iwa mengangkat Zulkifli Lubis, pentolan anti gerakan 17 Oktober, sebagai Wakil KSAD, Desember 1953. 

Langkah besar lainnya yang diambil Iwa adalah menghapus jabatan KSAP tahun 1954. TB Simatupang diberi posisi basa-basi yakni penasihat menteri pertahanan.

Simatupang de facto menjadi penganggur. “...Sudah jelas tidak pernah ada maksud untuk meminta nasehat saya, oleh sebab itu saya praktis tinggal di rumah saja,” tulis dia (Membuktikan ketidakbenaran suatu Mitos—PSH 1991).

Tahun 1959 akhirnya dia keluar dari dinas aktif militer. Jenderal ini pensiun di usia sangat muda: 35 tahun.

Kolonel TB Simatupang (kiri) mendampingi Jenderal Soedirman yang melaporkan jalannya perang gerilya kepada Presiden Soekarno dan Wapres M. Hatta. (Foto: Istimewa) 

Para perwira pro 17 Oktober yang tidak tergusur merasakan diskriminasi setelah peristiwa di depan Istana tersebut. Karir Kawilarang dan Kemal Idris misalnya menjadi tersendat.

Selain itu, mereka merasakan sikap Soekarno yang mendadak dingin terhadap mereka. Kawilarang mengatakan ia sudah bukan anak ‘emas’ Soekarno lagi.

Iwa Kusumasumantri memperkuat posisinya sebagai menteri pertahanan dengan mengeluarkan SK yang memberi dirinya wewenang untuk mengangkat komandan resimen dan batalyon tanpa perlu persetujuan panglima teritorium.

Orang-orangnya lantas menggantikan anak buah Nasution di jabatan strategis. Pergantian ini banyak yang tanpa sepengetahuan KSAD Bambang Sugeng. Para perwira menganggap kebijakan Iwa sebagai intervensi orang-orang politik terhadap AD.

Untuk mencegah perpecahan di tubuh AD, dilangsungkan Konperensi Besar Perwira Tentara di Yogya pada Februari 1955.

Dalam konferensi yang dihadiri 270 perwira ini, Simbolon menjadi ketua Panitia Kerja yang merumuskan ikrar “Piagam Yogyakarta” dan resolusi yang dinamai “Keputusan-keputusan Rapat Perwira Angkatan Darat”. Intinya adalah mereka bersepakat untuk akur dan kompak lagi.

Pengunduran diri Bambang Supeno sebagai KSAD diterima kabinet. Dia memang sudah sakit-sakitan. Zulkifli Lubis bertindak sebagai pimpinan AD kendati belum dilantik resmi sebagai pejabat KSAD.

Pemerintah kemudian mencalonkan Zulkifli Lubis, Sudirman (ayah Basofi Sudirman) dan Bambang Utoyo sebagai KSAD, tapi ditolak oleh Panitia Kerja Konperensi Besar Yogya.

Suasana rapat perwira di Yogyakarta pada Februari 1955. (Foto: Istimewa) 

Ternyata pemerintah mengangkat Kol. Bambang Utoyo yang waktu itu sudah pensiun dengan jabatan terakhir Panglima TT-II Sriwijaya.

Pengangkatan ini ditolak oleh Lubis dan semua panglima. Tak satu mereka hadir saat pelantikan KSAD baru di Istana. Korps musik AD pun dilarang mengiringi waktu itu.

Buntutnya, Lubis diberhentikan sebagai Wakil KSAD. Lubis bergeming: ia tetap bergiat di MBAD sehingga pemberhentian tak efektif.

Akibat mosi dari Zainul Baharuddin (dia keponakan Zulkifli Lubis), Iwa Kusumasumantri mundur dari kabinet. Kabinet Ali Sastroamijoyo jatuh.

Kabinet Burhanuddin yang menggantikannya memutuskan bahwa masalah 17 Oktober telah selesai. Zulkifli Lubis aktif lagi.

Bambang Utoyo pensiun, sehingga jabatan KSAD lowong lagi. Jatikusumo diminta mengisinya, namun ia menolak.

Lalu muncul dari MBAD tiga nama senior yang sesuai Piagam Yogya yakni Zulkifli Lubis, Simbolon, dan Gatot Subroto. Simbolon yang tak mau maju menjagokan Lubis; tapi Lubis menolak. Gatot Subroto juga demikian. 

Bersambung...
Editor: Hasudungan Sirait
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS