PARBOABOA, Jakarta - Debat calon wakil presiden yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023) berlangsung sengit ketika cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi cawapres 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bermula dari pertanyaan panelis, Gibran dimintai tanggapanya soal biaya pembangunan yang hanya ditanggung sepertiga dari APBN. Panelis bertanya, apa strategi cawapres Gibran untuk mengcover banyaknya pembangunan yang ditawarkan seperti dijanjikan dalam kampanye.
Tak hanya itu, Gibran juga ditanya soal prioritas pembangunan. Panelis bertanya, "Mana yang menjadi prioritas anggaran, pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat"?
Menjawab pertanyaan itu, Gibran langsung mengacu pada proyek pembangunan IKN. Wali Kota Solo itu mengatakan, pembangunan IKN adalah contoh nyata dimana pembiayaan pembangunan tidak bergantung sepenuhnya kepada ABN.
"Contoh IKN. Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20% sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri," jawab Gibran.
Sementara itu, soal prioritas pembangunan, Gibran menegaskan, dua-duanya, baik infrastruktur fisik maupun SDM sama-sama menjadi agenda prioritas. Menurutnya, ini penting untuk membangun generasi Indonesia emas.
Dalam rangka itu, Gibran menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai di tingkat SMK sehingga terbentuk generasi yang adaptif dengan kebutuhan zaman dan industri.
Ia melanjutkan, kedepan, dirinya bersama capres Prabowo Subianto akan berusaha menambah penerimaan negara.
Ia mengatakan, "untuk itu kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian bisa lebih luwes."
Menanggapi Gibran, cawapres 02, Cak Imin mengatakan, pada prinsipnya ia setuju pembiayaan infrastruktur ditanggung dengan konsep pembiayaan kolaboratif.
Namun demikian, ia menilai, pembangunan jalan-jalan dan kota-kota di seluruh Kalimantan sebenaranya jauh lebih penting dari sekedar pembangunan IKN. Cak imin juga menyentil soal pembangunan sekolah-sekolah di Kalimantan.
"Yang paling penting, untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh kalimantan. Itu contoh kemampuan yang baik mengambil skala prioritas," kata Cak Imin.
Pada prinsipnya, Cak imin mempertahankan argumentasinya, bahwa, anggaran besar pembangunan IKN akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, baik fisik, seperti jalan maupun SDM dengan membangun sekolah-sekolah.
Gibran menimpali Cak imin dengan menyinggung perubahan sikap Ketua Umum PKB itu. Ia mengatakan, dulu Cak imin mendukung dengan ikut meresmikan IKN, namun saat ini berubah.
"Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana ini tidak konsisten, dulu dukung sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran.
"Sekali lagi, Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia," tambahnya.
Ratusan Ribu Hektar Tanah di IKN Dikuasi Pengusaha Tertentu
Sementara itu, capres 03, Mahfud MD mempertanyakan klaim Gibran soal keterlibatan investor dalam pembiayaan pembangunan IKN.
Mahfud mengatakan, sampai saat ini, belum ada investor yang ikut dalam pembiayaan, malah yang terjadi, ratusan ribu hektar tanah di sana dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.
"Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana, kalau ada coba sebutkan dua atau satu. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini," tegas Mahfud.
Gibran menjawab Mahfud secara singkat. Ia mengatakan, "Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat, bisa digoogle ada banyak yang masuk," dengan menyebut dua diantaranya, yaitu Mayapada dan Agung Sedayu.
Soal IKN, mahfud sendiri sebenarnya tidak banyak berbeda dengan Gibran. Ia setuju melanjutkan IKN namun memberikan catatan dari sektor pembiayaan, karena menurutnya selama ini pembiayaanya bersumber dari APBN.
"Saya setuju agar kedepannya mengundang investor. IKN harus diteruskan tetapi pembiayaanya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebanarnya mengundang investor."
"Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan," tambahnya.
Editor: Rian
