PARBOABOA, Jakarta - Ketua komisi II Ahmad Doli Kurnia akan panggil Menkominfo hingga BSSN terkait kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka.
Selain itu, Komisi II juga akan melangsungkan diskusi dengan Komsisi I serta melakukan pemanggilan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas keamanan terhadap pemilu 2024 mendatang.
"Kami nanti akan mengagendakan khusus membicarakan soal itu terkait dengan pengamanan data kependudukan yang ada di KPU. Kepentingan kami yang ada di Komisi II (DPR RI) lebih kepada itu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
"Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan komisi I," lanjutnya.
Lebih lanjut, kata Ahmad Doli, pihaknya juga akan mengundang tim cyber KPU dan Polri agar kejadian seperti kebocoran data dan lain-lain tidak terulang ataupun mengganggu pesta demokrasi di tahun 2024.
Belakangan ini, Hacker yang menamai dirinya “Bjorka” mengegerkan media sosial lantaran membocorkan jutaan data pribadi Warga Negara Indonesia. Selain itu, dia juga membocorkan data pribadi pejabat Indonesia yang diantaranya adalah, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.
Menurut Doli, meski Pemilu baru terlaksana pada tahun 2024, cara-cara pengamanan data pemilih dan partai politik mesti didiskusikan mulai kini. Pasalnya, kata Doli, kebocoran data adalah kejadian yang menghambat proses modernisasi setiap tugas-tugas negara, termasuk Pemilu. Diskusi juga diperlukan mengingat jaringan infrastruktur internet yang belum sampai ke pelosok negeri dan makin jagonya para peretas.
"Jago-jago semua hacker kita ini. Ini akan sangat bahaya. Memang sekarang belum sampai pada tahap yang mengganggu (Pemilu) ya, tapi kalau ini dibiarkan sewaktu-waktu, ini bisa juga kejadian mengganggu," ucap dia.
Dugaan terhadap kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka. Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.
Selain itu bjorka juga menjual 1,3 miliar data SIM Card, data PLN, Indihome, MyPertamina hingga surat rahasia untuk presiden, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Berbagai file tersebut dibagikan dan dijual dengan harga serta ukuran yang bervariasi. Hingga saat ini, isu kebocoran data yang disebarkan oleh Bjorka menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kominfo membentuk tim khusus untuk mengatasi kegaduhan akibat kebocoran data yang disebabkan oleh peretas bernama Bjorka.
Menteri Komunikasi dan Informasi Johny Gerard Plate mengatakan, tim khusus tersebut terdiri atas empat lembaga negara sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kasus kebocoran data.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN utk melakukan assessment-assessment berikutnya," ujar Johnny di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.
