PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji pembayaran berbasis akun atau account based ticketing untuk layanan transportasi umum di Jakarta.
"Masih dalam tahap pengkajian dan tahap pertama tentu implementasi account based ticketing profiling keseluruhan pelanggan kita yang ada," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo pada webinar Pengendalian BBM Bersubsidi Tetap Sasaran di Wilayah DKI Jakarta pada Selasa (08/11/2022).
Untuk penerapan sistem tersebut, harga tiket dapat berubah sesuai dengan status ekonomi penumpang, untuk itu Syafrin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk data profiling pengguna transportasi umum.
Dengan begitu, untuk warga yang kurang mampu namun harus menggunakan transportasi umum tidak lagi merasa terbebani dan yang mendapat subsidi adalah mereka yang berhak.
“Kami coba kalkulasi ulang begitu. Masyarakat dengan pendapatan berapa, kemudian mereka membayar dengan tingkat keekonomian, tidak lagi dengan tarif subsidi. Tentu data masyarakat sudah ada di dalam Dinas Dukcapil, tinggal dari sana diambil,” tuturnya.
"Jadi prinsipnya gini, dengan account based ticketing tentu profiling pengguna angkutan umum kita bisa dapatkan sehingga ke depan, dengan pola ini, maka yang bisa mendapat subsidi adalah mereka yang benar-benar memang berhak. Kalau sekarang kan dengan tarif Rp3.500 siapapun bayarnya sama, artinya aspek keadilan di sana tidak terjadi," jelas Syafrin saat ditemui di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (09/11/2022). Dikutip dari Liputan6.
Selain itu, sistem pembayaran yang sekarang masih berbasis chip, sehingga apabila kartu hilang, saldo dalam Kartu Uang Elektronik (KUE) juga akan hilang.
“Tetapi berdasarkan account based ticketing maka profilingnya si pengguna angkutan umum itu lebih utuh dan begitu kartunya hilang, maka saldonya enggak akan hilang,” kata Syafrin.
