PARBOABOA, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menutup tahun 2025 dengan membuka ruang refleksi atas kinerja institusi melalui Rilis Akhir Tahun (RAT) yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (3012/2025).
Agenda ini menjadi momentum evaluasi terbuka sekaligus penegasan arah pembenahan Polri di tengah tuntutan publik terhadap profesionalisme, transparansi, dan pendekatan yang lebih humanis.
Dalam pemaparannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif.
Berdasarkan hasil survei nasional pada November 2025, kepercayaan masyarakat mencapai 78,2 persen. Angka ini, menurut Kapolri, sejalan dengan persepsi rasa aman warga di lingkungan tempat tinggalnya.
“Tingginya kepercayaan tersebut sejalan dengan kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal, di mana hasil survei sebanyak 85% responden menyatakan merasa aman. Sementara 13,1% merasa cukup aman, dan hanya sebagian kecil yang merasa tidak aman,” ujar Sigit.
Survei yang sama juga mencatat 84,1 persen responden menyatakan percaya bahwa Polri mampu melindungi masyarakat di wilayahnya. Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran berpuas diri.
Kepercayaan publik justru harus dijadikan landasan untuk memperkuat kinerja dan memperbaiki titik-titik lemah yang masih dirasakan masyarakat.
“Tentunya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat dirasakan membawa dampak positif. Ini tolong menjadi catatan bagi kita untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial,” tegasnya.
Sejalan dengan refleksi tersebut, Asisten Utama Bidang Operasi Polri Komjen Pol. Fadil Imran menyoroti evaluasi mendasar dalam penanganan aksi demonstrasi.
Ia menekankan pentingnya meninggalkan pendekatan represif yang selama ini kerap memicu resistensi publik, dan menggantinya dengan paradigma pengamanan yang lebih dialogis dan manusiawi.
“Sekarang kami mengenal tiga paradigma. Pertama, Crowd Control yang represif, ini memicu resistensi. Kedua, Crowd Management, polisi sebagai fasilitator. Ketiga yang ingin kita capai, Mutual Respect,” jelas Fadil.
Dalam paradigma Mutual Respect, polisi diposisikan sebagai mitra masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar pengendalian massa.
Menurut Fadil, keberhasilan pengamanan aksi tidak lagi diukur dari jumlah pasukan yang dikerahkan, melainkan dari kualitas interaksi antara aparat dan warga.
“Inilah arah baru, bahwa pengamanan aksi tidak boleh hanya dilihat dari jumlah pasukan, tapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Ia menegaskan paradigma humanis tersebut akan terus diinternalisasi kepada seluruh anggota sebagai bagian dari visi Polri sebagai penjaga peradaban dan pejuang kemanusiaan.
Trunoyudo juga menilai kritik publik sebagai elemen penting dalam proses pembenahan institusi.
“Disampaikan kritikan-kritikan itulah menjadi fooding (asupan) bagi kita. Kritikan menjadi bagian daripada kecintaan masyarakat terhadap Polri, sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Pembenahan Perilaku Aparat
Komitmen Polri untuk membuka diri terhadap evaluasi publik turut mendapat perhatian kritis dari kalangan masyarakat sipil.
Peneliti Policy & Sustainability Lab (PolisLab), Maria Noviyanti Meti, menilai Rilis Akhir Tahun Polri 2025 sebagai langkah positif dalam memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbukaan institusional tersebut harus diikuti dengan perubahan nyata di tingkat praksis.
“Kami mengakui bahwa keberhasilan Polri dalam menjaga kamtibmas di seluruh Indonesia, bersinergi dengan TNI dan instansi terkait dalam penanganan terorisme dan radikalisme, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik adalah hal yang patut dipuji,” ujarnya kepada awak PARBOABOA, Sabtu (3/1/2025).
Meski demikian, Maria mengingatkan bahwa capaian-capaian tersebut belum otomatis menghapus jarak antara Polri dan masyarakat.
Lulusan Magister Hukum Atma Jaya Jogjakarta itu menyebut, perbaikan citra institusi tidak bisa berhenti pada keberhasilan struktural atau seremonial.
Hal ini karena pengalaman langsung warga dan memori kolektif atas praktik-praktik bermasalah di masa lalu masih membekas kuat di ruang publik dan menuntut konsistensi pembenahan.
Karena itu, Maria menekankan bahwa tantangan utama Polri justru terletak pada perilaku individual aparat di lapangan, yang secara langsung membentuk persepsi publik terhadap institusi.
“Setiap anggota Polri perlu didorong untuk menjadi representasi institusi di ruang sosial mana pun mereka berada, dengan menjunjung tinggi integritas personal, memperkuat komunikasi dua arah, membangun kedekatan dengan warga, serta terlibat aktif dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan tanpa membangun jarak institusional,” jelasnya.
Maria menilai sejumlah capaian Polri sepanjang 2025, mulai dari penurunan angka kriminalitas, peningkatan penyelesaian perkara, hingga program preventif yang menyentuh kebutuhan masyarakat merupakan modal penting yang tidak boleh terputus, melainkan harus diperkuat secara berkelanjutan pada tahun 2026.
Dalam kerangka pembenahan jangka panjang itu, PolisLab mendorong kolaborasi yang lebih substantif antara Polri dan elemen masyarakat sipil agar tidak sekadar bersifat simbolik.
“PolisLab mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil untuk bersinergi dengan Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan agar jarak institusional dapat diputus,” katanya.
Maria berharap, keterlibatan aktif anggota Polri dalam kehidupan sosial masyarakat dapat menjadi jembatan untuk meruntuhkan sekat psikologis yang selama ini terbentuk.
Dari proses tersebut, kepercayaan publik diharapkan tumbuh secara organik dan berkelanjutan, sekaligus membentuk cara pandang baru terhadap Polri sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah rakyat.
