Pemerintah Buka Keran Impor Beras, Pengamat: Jelaskan Kepada Petani!

PARBOABOA, Medan – Kuota impor beras Indonesia sebelumnya ditetapkan sebesar 3,6 juta ton. Namun, kini rencananya keran impor akan dibuka hingga 5,17 juta ton.

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy mengatakan alasan penambahan kuota impor beras ini untuk menambal penurunan produksi yang diperkirakan cukup signifikan.

Sementara itu, realisasi impor beras pada bulan Januari sampai April 2024 sebanyak 1,77 juta ton. Kemudian pada bulan Mei sampai Desember 2024, pemerintah melalui Perum Bulog berencana mengimpor 3,4 juta ton beras.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk 3,6 juta ton beras.

Diketahui, jumlah stok beras sampai akhir 2024 sebanyak 9,6 juta ton. Stok itu dapat dipenuhi jika produksi beras nasional mencapai 31,5 juta ton dan rencana impor 5,17 juta ton beras terealisasi.

Belum lagi jika dihitung dengan terjadinya bencana banjir, kekeringan dan serangan hama penyakit. Apabila bencana itu terjadi, maka stok beras masih mungkin berkurang lagi.

“Saat ini kita mengalami shortage sekitar 2,4 juta ton. Jadi memang perlu diantisipasi dengan impor,” ucap Sarwo Edhy.

Menurut Sarwo Edhy, impor bukanlah suatu hal terlarang. Impor perlu dilakukan ketika produksi dalam negeri berkurang.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan pemerintah perlu menjelaskan alasan membuka keran impor beras dengan angka yang cukup signifikan yaitu di atas 5 juta ton.

Apakah kebijakan itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan defisit pasokan akibat gangguan cuaca atau dalam upaya eksekusi program perlindungan sosial.

Bisa juga kemungkinan upaya lain pemerintah untuk meredam gejolak harga, dan pastinya kebijakan tersebut membutuhkan penjelasan rinci ke masyarakat.

“Impor beras pada dasarnya bukan menjadi kabar baik buat para petani. Karena impor menghilangkan potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani,” jelas Gunawan Benjamin kepada PARBOABOA, Rabu (26/06/2024).

Gunawan Benjamin menuturkan, logikanya di saat terjadi penurunan pasokan beras, harga akan melambung dan petani diuntungkan.

Sedangkan untuk masyarakat sebagai konsumen akhir, pasokan berat yang turun akan merugikan. Sementara pasokan beras yang banyak justru akan menguntungkan buat konsumen.

Terlebih lagi beras yang disalurkan dalam bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

“Saya menilai ada masalah mendasar seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut,” katanya.

Alasan dilakukannya penambahan kuota impor beras ini seharusnya sangat fundamental. Karena seharusnya ada upaya swasembada beras untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan konsumsi. Sehingga akan menghapus impor beras itu sendiri.

“Alasan impor beras ke depan seharusnya sudah melewati kajian ilmiah. Dan besaran impornya memang harus bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Gunawan Benjamin.