PARBOABOA, Jakarta - Pemerintah Indonesia sepertinya sudah mulai jengkel dengan aksi-aksi peretasan data yang dilakukan hacker Bjorka.
Dalam beberapa pekan ini, Bjorka sukses membuat gempar dengan sejumlah aksi peretasan yang dilakukannnya. Mulai dari peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM card, data 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum, kemudian surat rahasia dari BIN kepada Preisiden Jokowi. Hingga yang terbaru, dia juga membocorkan data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, tepat pada hari ulang tahunnya, Sabtu (10/09/2022).
Atas aksi-aksi tersebut, pihak Istana Negara menyatakan aparat akan memburu Bjorka untuk mempertanggungajawabkan perbuatannya yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
"Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dilansir dari Antara, Sabtu (10/9/2022).
Namun, terkait seluruh pembobolan informasi yang diklaim Bjorka, Heru mengatakan hal tersebut tidak benar alias hoax.
"Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru.
Bjorka Tunggu Diciduk Pemerintah Indonesia
Setelah melakukan sejumlah aksi peretasan, Bjorka juga mengirimkan tantangan kepada pemerintah Indonesia untuk menggerebek dirinya.
“Saya masih menunggu untuk diserbu oleh Pemerintah Indonesia,” tulis Bjorka di grup Telegram.
Selain itu, Bjorka juga mengatakan dirinya mendukung demo tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang saat ini sedang dilakukan masyarakat Indonesia, sehingga dia mengatakan akan segera membocorkan database dari MyPertamina.
Atas aksi peretasan data yang dilakukan Bjorka, sejumlah netizen Indonesia malah meminta peretas ini untuk mengungkap konsorsium Kaisar Sambo, kemudian ada juga yang memintanya untuk membongkar Surat Perintah Sebelasa Maret (Supersemar) dan dalang pembunuhan Munir.
Editor: -
