PARBOABOA, Jakarta - Sebanyak 18 anggota polisi diamankan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
Peristiwa ini terjadi selama acara berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13–15 Desember 2024.
Menurut laporan, sejumlah oknum polisi disebut menghentikan penonton, yang mayoritas warga negara Malaysia, untuk melakukan tes urine secara mendadak.
Namun, meski hasil tes dinyatakan negatif, mereka tetap diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai "biaya administrasi."
Dugaan pemerasan ini diperkirakan mencapai sekitar RM9 juta atau setara dengan Rp 32 miliar, dengan lebih dari 400 penonton asal Malaysia sebagai korban.
Insiden ini telah mencuri perhatian publik, terutama di media sosial, yang ramai memperbincangkan tindakan oknum yang dianggap mencoreng nama baik institusi kepolisian.
Tidak hanya publik Indonesia yang bereaksi keras, Pemerintah Malaysia juga mengungkapkan kekecewaannya.
Mereka meminta otoritas Indonesia untuk bertindak tegas dan memastikan para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Respons cepat dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa kasus ini telah membawa dampak luas, tidak hanya pada hubungan bilateral tetapi juga pada reputasi Indonesia di mata internasional.
Tindakan Tegas Polri
Menanggapi laporan ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri langsung mengambil langkah cepat dengan mengamankan 18 personel yang diduga terlibat.
Para pelaku diketahui berasal dari berbagai unit, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Saat ini, mereka ditempatkan dalam penahanan khusus (patsus) sambil menunggu sidang etik yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Polri melalui Kepala Divisi Humas, Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa institusi tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Hukuman tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), disebut menjadi salah satu opsi yang akan diambil.
Sandi juga menambahkan bahwa investigasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.
Pemeriksaan ulang barang bukti, seperti rekaman CCTV, serta pengumpulan keterangan dari saksi-saksi menjadi langkah prioritas dalam penyelidikan.
Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga memastikan pihak Malaysia bahwa investigasi ini dilakukan dengan transparansi penuh guna menjaga hubungan baik antara kedua negara.
Reaksi Publik dan Dampaknya
Reaksi keras dari masyarakat pun tidak dapat dihindari. Banyak pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia, menyayangkan tindakan para oknum yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal di institusi kepolisian.
Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya di media nasional tetapi juga internasional, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.
Dampak lain yang dirasakan adalah pada citra pariwisata Indonesia. DWP, yang selama ini dikenal sebagai salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat branding positif Indonesia di mata dunia.
Namun, insiden ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan penonton internasional, yang merasa keamanan mereka terancam.
Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya untuk menghadiri acara serupa di masa depan.
Di sektor ekonomi kreatif, kerugian tidak hanya dirasakan oleh pihak penyelenggara tetapi juga oleh para pelaku industri pendukung lainnya, seperti hotel, transportasi, dan layanan kuliner.
Pengamat kebijakan publik, Rendra Kusuma, menilai bahwa kejadian ini dapat merusak kepercayaan pelaku industri luar negeri terhadap Indonesia sebagai destinasi aman untuk acara berskala internasional.
Menurutnya, langkah pemulihan harus dilakukan segera untuk meminimalkan dampak negatif yang lebih luas.
Langkah Ke Depan
Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan memberikan keadilan kepada para korban.
Selain proses hukum terhadap para pelaku, institusi kepolisian juga berencana meningkatkan mekanisme pengawasan internal guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
Reformasi dalam sistem pengawasan internal dinilai sangat penting untuk memastikan kejadian ini tidak terulang.
Penyelenggara DWP juga telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada seluruh penonton yang terdampak.
Mereka berjanji akan meningkatkan kerja sama dengan pihak berwenang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan di acara mendatang.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan komitmennya untuk memperbaiki citra pariwisata Indonesia melalui kampanye internasional dan perbaikan sistem keamanan di acara-acara berskala besar.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di setiap institusi publik.
Publik berharap agar langkah tegas yang diambil Polri tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga pelajaran berharga bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.
Dengan upaya kolektif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat segera memulihkan citra positifnya sebagai destinasi wisata dan tempat penyelenggaraan acara internasional yang aman.
