PARBOABOA, Jakarta - Kota Jakarta menduduki peringkat 2 dalam rangking kualitas udara kota besar di dunia berdasarkan IQAir (air quality index) dengan nilai 170 yang artinya tidak sehat.
Berdasarkan data IQAir pada Selasa (15/8/2023) pagi, rangking pertama kota dengan kualitas udara buruk di dunia ditempati Dubai, Uni Emirat Arab dengan angka 174. Sementara di peringkat ketiga ada Doha, Qatar dengan angka 161.
Ada enam kategori indeks kualitas udara. Pertama, kategori baik (Good) yakni di angka 0-50. Kategori sedang (Moderate): 51-100.
Selanjutnya kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif (Unhealthy for sensitive groups) di angka 101-150. Kategori keempat yakni tidak sehat (Unhealthy) dengan angka 151-200.
Kategori sangat tidak sehat (Very unhealthy) ada di angka 201-300. Terakhir, kategori berbahaya (Hazardous): 301-500 atau lebih tinggi.
Langkah Pemerintah
Pemerintah lantas menyiapkan langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi buruknya polusi udara di Jabodetabek.
Dalam rapat terbatas yang digelar Senin (14/8/2023), Presiden Joko Widodo menyebut buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan rekayasa cuaca dengan memancing hujan di kawasan Jabodetabek.
Selain itu, pemerintah segera regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Jokowi juga mendorong penambahan ruang terbuka hijau.
Langkah selanjutnya, pemerintah meminta agar kantor-kantor menerapkan hybrid working.
Di langkah jangka menengah, Presiden Jokowi meminta semua pihak beralih ke transportasi umum. Dia juga menyinggung LRT yang segera dioperasionalkan bulan ini dan Kereta Cepat pada bulan depan, hingga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah.
Sementara jangka panjang, Jokowi memandang perlunya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yakni dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya.
Pemprov DKI Jakarta Akan Terapkan WFH
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya. Tujuannya untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku juga meminta kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan WFH.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi polusi sudah baik. Bahkan upaya pencegahan terjadinya polusi sudah dilakukan sejak lama seperti pengalihan ke transportasi publik dan kendaraan listrik, bahkan megaproyek IKN.
Meski begitu, pemerintah juga sebaiknya melibatkan banyak pihak lain yang nantinya juga terimbas langsung dari kebijakan tersebut. Bahwa tidak semua sektor cocok dengan kebijakan yang diambil pemerintah dan ada unintended concequencesnya.
Seperti contok kebijakan WFH. Tidak semua sektor cocok dengan kebijakan tersebut. Unintended concequencesnya misal, pengguna transportasi ojek online berkurang saat pemerintah menerapkan WFH.
Selain itu, nantinya juga sebaiknya diadakan evaluasi terus-menerus pascakebijakan itu diterapkan. Hal itu berguna untuk mengetahui kekurangan dari kebijakan yang diterapkan.
Terkahir, peran dan kesadaran masyarakat tetap diperlukan dalam mengatasi polusi. Misalnya, mau menggunakan transportasi publik, hingga pemakaian masker saat berada di luar ruangan untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan.
