Imbas Ricuh di Prancis, MPR Minta KBRI Data WNI

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah terkait WNI yang berada di Prancis. (Foto: MPR)

PARBOABOA, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo minta Kedutaan Besar RI (KBRI) di Paris mendata warga negara Indonesia (WNI) imbas kericuhan di Prancis.

Bamsoet sapaan akrabnya menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah terkait WNI yang berada di Prancis.

Permintaan pertama adalah pemerintah melalui KBRI agar segera mendata WNI yang berada di Prancis.

Lalu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk terus memperbaharui data WNI yang ada di Prancis.

Menurutnya, hal ini harus dilakukan demi kepentingan pendataan serta keamanan WNI di tengah konflik yang terjadi sejak Kamis, 29 Juni 2023.

Lalu, Bamsoet meminta pemerintah untuk terus memantau dan memperbaharui informasi melalui saluran resmi Pemerintah Prancis terkait WNI.

Tak hanya itu, Ketua MPR RI itu meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar (Kedubes) di Paris untuk selalu memberikan informasi kepada WNI yang tinggal di sana agar waspada dan menghindari titik-titik lokasi rawan kericuhan.

Kemudian, Bamsoet turut meminta agar pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah setempat untuk memastikan seluruh WNI yang berada di Prancis dalam keadaan aman dan baik.

Bamsoet juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan upaya evakuasi WNI apabila situasi kericuhan masih terus terjadi, hingga mengancam keamanan dan keselamatan warga.

Kericuhan di Prancis

Kericuhan ini merupakan wujud kemarahan publik atas tindakan polisi yang menembak mati seorang remaja berumur 17 tahun bernama Nahel M.

Menurut kabar yang beredar, Nahel di tembak polisi pada Selasa, 27 Juni 2023 karena melanggar lalu lintas dan tidak mau diberhentikan oleh petugas.

Insiden penembakan itu kembali memicu perdebatan di Prancis soal perlakuan polisi terhadap orang-orang yang berada di pinggiran kota dengan penghasilan rendah, terutama warga etnis minoritas.

Adapun kericuhan ini bermula pada Rabu, 28 Juni 2023 malam, di mana terjadi bentrokan yang menyebar dari ibu kota ke kota-kota Prancis lainnya seperti Toulouse, Lyon, dan Dijon.

Di malam yang sama, sekitar 2.000 polisi anti huru hara dikerahkan ke Paris dan pinggiran kota guna mengamankan bentrokan. Pada Kamis, 29 Juni 2023 pukul 02.00 waktu setempat, polisi menangkap sekitar 35 orang.

Sementara itu, di wilayah Hauts-de-Seine barat Paris, bentrokan terjadi selama dua malam berturut-turut. Para demonstran dengan memakai topeng dan berpakaian hitam melemparkan kembang api hingga petasan ke pasukan keamanan.

Para demonstran membakar lebih dari 12 mobil, tong sampah, dan pembatas jalan hingga mengakibatkan asap tebal mengepul ke udara.

Masa juga menyuarakan kekesalannya atas tindakan polisi dengan menulis grafiti di dinding salah satu gedung bertuliskan “Keadilan untuk Nahel” dan “Bunuh polisi”.

Editor: Maesa
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS