PARBOABOA, Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta sepakat menghapus anggaran jalur sepeda yang terdapat dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 susunan Anies Baswedan. Keputusan itu diambil saat rapat kerja hari terakhir di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).
"Anggaran jalur sepeda sudah dihapus. Anggaran evaluasi juga awalnya, tapi dibahas lagi pas mau tutup," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak salam keterangannya, Kamis (17/11/2022). Dikutip dari liputan6.com.
Gilbert menuturkan alasan dihapusnya anggaran jalur sepeda adalah karena penganggarannya yang dinilai tidak tepat serta anggaran evaluasi yang tidak terdapat dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu abal-abal.
”Saya juga sudah protes, karena itu sebenarnya tidak tepat dihidupkan lagi anggaran evaluasi, tanpa melalui Bappeda. Kerja abal-abal," ujarnya.
Selain itu, Gilbert menambahkan, alasan lainnya adalah jalur sepeda tak dapat dijadikan program prioritas jika dilihat dari fungsinya di tengah warga Ibu Kota.
"Kita bukan antisepeda. Dasar pemikiran kita hanya alokasi anggaran untuk yang prioritas. Karena jalur sepeda sudah panjang, toh tidak dimanfaatkan masyarakat. Jadi kalau yang ada tidak berfungsi, kenapa mesti ditambahkan lagi," terang dia.
Permintaan Dishub
Dalam rapat tersebut, Dishub sepakat untuk menghapus anggaran jalur sepeda, tapi tidak dengan anggaran evaluasinya.
Gilbert mengatakan, pada rapat saat itu, Dishub mengusulkan anggaran untuk dana evaluasi jalur sepeda tetap ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Kemudian Dishub meminta dana anggaran sebesar Rp2 miliar. Namun, usulan tersebut belum difinalkan.
"Dalam rapat anggaran hari terakhir, Dishub minta lagi dana evaluasi tetap ada. Jadi bolak-balik dibahas kayak setrikaan di Komisi B. Nanti di Banggar finalisasinya," ungkap Gilbert.
B2W Buka Ruang Diskusi
Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia membuka ruang diskusi soal paradigma dan mitos jalur sepeda pada akun Instagramnya @b2w_indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait penghapusan anggaran penyediaan jalur sepeda di DKI Jakarta.
Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyebut, yang telah diulas dalam postingan media sosial adalah mengenai sektor latar belakang dan juga alasan kenapa roadbike perlu difasilitasi walaupun dengan batas waktu. Sekaligus alasan dari sudut pandang para roadbikers-nya.
"Jadi apa yang kami post, kami harap sudah berdasarkan kaidah keadilan. Makanya di akhir kami bilang: all cyclist are brothers," kata Fahmi, Selasa (15/11/2022). Dikutip dari metro.tempo.co.
Kemudian Fahmi menjelaskan soal sikap pesepeda yang terkadang masih berkendara di luar jalur dan sebagainya.
"Kami tidak bisa menghakimi kelompok, tapi citra "roadbike" yang memang dari secara teknis harus di luar jalur, harus cepat dan bergerombol sangat merugikan pesepeda pada umumnya. Dan, setiap membahas soal substansi pesepeda, narasi buruk sudah pasti ditempatkan ke mereka (roadbike),” jelasnya.
Namun, Fahmi juga mengapresiasi komunitas roadbike yang sangat ketat dalam memberikan arahan anggotanya untuk selalu tertib di jalan.
