PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menyinggung soal saran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyarankan agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Hal ini membuat Benny memberikan kritik keras terhadap pemerintah apabila Pemilu 2024 benar-benar ditunda. Ia menyebut, presiden hingga DPR sudah tidak mempunyai legitimasi lagi.
"Jika Pemilu ditunda, DPR, DPD dan Presiden/Wapres tidak punya legitimasi lagi. TNI/Polri jangan mau diperalat untuk mengamankan presiden yang tidak punya legitimasi rakyat," kata Benny dalam keterangan di akun Twitter-nya @BennyHarmanID, Kamis (08/12/2022).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat menilai, tidak ada dasar hukum dan alasan apapun yang menghambat digelarnya pemilu. Menurutnya, saran dari Bamsoet itu hanya akal-akalan untuk tetap bisa berkuasa.
"Tidak ada dasar dan alasan menunda Pemilu selain untuk tetap berkuasa. Kudeta konstitusi sangat danger (bahaya)," ujar Benny.
Senada dengan wakil ketuanya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menentang penundaan Pemilu 2024 dan menyebut bahwa pernyataan Bamsoet tidak relevan.
"Pernyataan Bamsoet terkait pemilu serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan, jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (08/12/2022).
Kamhar mengatakan, saat itu Komisi II DPR berpendapat untuk melaksanakan pemilu pada 2022 dan 2023. Namun pemerintah memutuskan untuk tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi. Kemudian, semua partai menyetujui termasuk Demokrat. Oleh karena itu, lanjutnya, jika pemilu harus ditunda atau diperhitungkan kembali maka dinilai tidak relevan karena semua partai telah mengatur agenda untuk pemilu 2024.
"Jadi jika saat ini Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, menjadi anakronisme atau tak relevan. Semua partai telah menempatkan agenda Pemilu serentak pada 2024," tuturnya.
Pernyataan Bamsoet Soal Penundaan Pemilu
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan untuk menunda Pemilu 2024 karena dinilai terdapat sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti, memanasnya suhu politik nasional, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan situasi global yang tidak menentu di masa yang akan datang.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (08/12/2022).
"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," lanjutnya.
Kemudian, Bamsoet juga menyinggung soal hasil survei Poltracking Indonesia terkini yang menunjukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah naik di angka 73,2 persen.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" ujar Bamsoet.
