PARBOABOA, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyatakan bakal membantu Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah laut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia saat jumpa pers ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta pada Rabu, 7 Juni 2023.
Aan menjelaskan bahwa alasan dari bantuan ini adalah, praktik perdagangan orang kerap memanfaatkan jalur laut untuk mengirim korban TPPO ke luar negeri.
Selain itu, sambungnya, penanganan TPPO juga merupakan prioritas dari pemerintah karena hampir setiap hari selalu ada korban perdagangan orang yang kembali ke Tanah Air dalam keadaan meninggal dunia.
Oleh karenanya, Aan menuturkan jika saat ini Bakamla telah memperketat pengawasan pergerakan serta aktivitas pelayaran di wilayah laut Indonesia.
Hal ini dilakukan, kata dia, guna mencegah adanya praktik perdagangan orang yang akan dikirim ke luar negeri melalui jalur laut.
Dalam jumpa pers tersebut, Aan mengungkapkan bahwa ada sekitar ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim ke luar negeri secara ilegal.
Status ilegal ini, terang Aan, dimanfaatkan oleh majikan di sana untuk menakut-nakuti Pekerja Migran Indonesia (PMI), menutup hak pekerjaan legal hingga memotong upah korban semaunya,
Sebelumnya, pada Senin 5 Juni 2023, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satgas TPPO mulai dari tingkat pusat hingga jajaran Polisi Daerah (Polda).
Adapun, Satgas TPPO ini dipimpin Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Irjen Pol. Asep Edi Suheri yang dibantu oleh Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol. Hary Sudwijanto.
