PARBOABOA, Jakarta – Menetap di rumah susun sederhana (rusunawa) ternyata tidak masuk dalam daftar keinginan masyarakat yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Mereka menilai, menerima uang kompensasi lebih baik dibanding harus tinggal di apartemen sederhana itu.
Salah satunya Sri Irmawati (70) yang merupakan warga RT 09 RW 05, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Perempuan lansia itu mengaku tidak ingin tinggal di rusunawa karena usianya yang sudah sangat rentan.
“Ya maunya janganlah di rumah susun. Saya kan sudah tua. Capek la kalau harus naik turun tangga nanti. Jadi mending dibayarin aja deh rumah saya ini,” ujarnya kepada Parboaboa, Sabtu (12/11/2022).
Selain itu, wanita yang kini tinggal berdua dengan suaminya itu juga mengaku bahwa biaya sewa juga menjadi alasan dirinya enggan pindah ke rusunawa.
"Apalagi nanti kan disana ada biaya sewanya tiap bulan. Jadi yauda, saya pilih biaya kompensasi aja," ungkapnya.
Dari pantauan Parboaboa, rumah kedua lansia ini memang sudah tidak layak ditinggali mengingat tempatnya sudah menjadi langganan banjir sejak tahun 1976 silam. Bahkan, lantai satu rumah tersebut kini sudah rata dengan tanah.
“Jadi kita pindah kesini tahun 71 dan mulai banjir tahun 76. Ini lantai satu rumah ini aja udah hilang tertimbun tanah. Tiap banjir tuh pasti banyak lumpur. Jadi ditimbun terus. Akhirnya lantai satu rata deh sama tanah,” beber Irmawati.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kartini (24), ibu anak satu yang mengontrak di kawasan itu. Ia menilai, tinggal di rusun akan sangat sesak karena ukuran rumahnya yang kecil.
“[Tinggal di rusun] Gak mau. Jadi saya pernah kerja di dekat rusun ya. Saya lihat petakannya kecil. Jadi gak mau kalau dipindah ke rusun,” jelasnya saat dijumpai tim Parboaboa, Sabtu (12/11/2022).
Seperti yang kita ketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sepanjang 4,8 kilometer. Menurutnya, dua wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir.
Bahkan, Heru mengatakan, Pemprov DKI akan menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023. Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni:
1. Cililitan, Jakarta Timur, seluas 0,8 hektar,
2. Rawajati, Jakarta Selatan, seluas 1,5 hektar,
3. Cawang, Jakarta Timur, seluas 2,25 hektar, dan
4. Kampung Melayu, Jakarta Timur, seluas 1,95 hektar.
Heru juga telah menyiapkan dua opsi bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Pertama, memberikan ganti untung kepada pemilik alas hak yang berada di pinggiran kali. Untuk diketahui, alas hak ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Sedangkan opsi kedua ialah menawari warga pindah ke rumah susun (rusun) yang disiapkan oleh DKI. Heru berujar opsi kedua ini diterapkan kepada warga yang tak memiliki alas hak, seperti penghuni bedeng pinggiran kali.
"Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," terangnya.
