PARBOABOA, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali memaparkan perhitungan utang luar negeri (ULN) Indonesia.
Hasilnya, total ULN Indonesia pada kuartal III 2023 mencapai USD393,7 miliar atau sekitar Rp6.211,4 triliun.
Posisi tersebut tercatat turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai USD396,5 miliar.
Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ULN Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kemudian, ULN pemerintah menurun pada akhir kuartal III 2023 yang tercatat sebesar USD188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar USD192,5 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy).
Menurut Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, faktor utama penurunan posisi ULN berasal dari sektor publik.
Sedangkan, peningkatan ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan dana investor nonresiden dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global.
Sementara itu, ULN swasta tetap terkendali, yakni mencapai USD196 miliar, naik dari posisi triwulan sebelumnya sebesar USD194,6 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal II 2023 sebesar 5,3 persen (yoy).
Adapun kontraksi pertumbuhan ULN ini disumbangkan oleh lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy).
Meskipun demikian, kata Erwin, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Pada kuartal III 2023, ULN Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9 persen, dari 29,3 persen pada triwulan sebelumnya.
Struktur ini didominasi oleh ULN jangka panjang, mencapai pangsa 87,6 persen dari total ULN.
Oleh karena itu, dalam upaya menjaga keberlanjutan struktur ULN yang sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
