PARBOABOA, Pematang Siantar - Sejak diresmikan pada April 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, sudah mulai beroperasi.
Hingga saat ini, jumlah kendaraan roda empat yang berdatangan ke Tanjung Pinggir cukup signifikan.
Sebanyak 70 bus pun telah beroperasi setiap hari, melibatkan armada AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi).
Kendati demikian, terminal yang berlokasi di Jl. Letda Usmasjah masih dihadapkan pada permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu adanya loket-loket bus yang masih aktif di Pasar Dwikora.
Sejumlah armada bus, termasuk yang melakukan lintas Timur menuju Kisaran, masih nakal dengan menolak masuk ke terminal. Padahal, semua fasilitas yang diperlukan telah tersedia di terminal.
Rita Sinaga, Kepala Terminal Terpadu Tanjung Pinggir Tipe A, mengaku bahwa dirinya sudah berulang kali melakukan sosialisasi terkait masalah ini.
Ia juga telah mengirim surat beberapa kali untuk meminta loket-loket bus di Pasar Dwikora pindah ke terminal.
"Mengirim surat sebanyak empat kali, namun hingga saat ini belum terlaksana," kata Rita kepada PARBOABOA, Rabu (20/12/2023).
Rita mengatakan bahwa alasan beberapa armada bus menolak masuk adalah jarak yang agak jauh dan keharusan berbelok ke terminal.
Namun, keharusan armada bus masuk ke dalam terminal sangat penting untuk menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan bus, yang dikenal sebagai ‘ram cek.’
Proses ini bertujuan untuk memastikan armada bus beroperasi dalam kondisi baik, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan.
"Di pulau Jawa, meski terminalnya jauh, armada bus tetap patuh dan masuk ke terminal tanpa menunjukkan ketidakpatuhan," katanya.
Seperti diketahui, salah satu tujuan pembangunan terminal ini adalah untuk mengurangi kemacetan di kota Pematang Siantar dan meningkatkan keteraturan transportasi.
Oleh karena itu, menurut Rita, kehadiran Terminal Tanjung Pinggir seharusnya disambut baik. Ia menyayangkan jika sebagian armada bus tampak enggan memanfaatkannya.
"Di Pematang Siantar ini sebelumnya tidak memiliki terminal, bahkan terminal tipe C pun tidak ada," katanya.
Rita pun menekankan pentingnya kerja sama antara pihak terminal dan Pemerintah Kota (Pemko) agar operasional terminal ini dapat dimaksimalkan.
Rita berharap, Pemko dapat memberikan arahan yang lebih tegas kepada semua armada AKDP dan AKAP untuk memasuki terminal.
Ia juga menyatakan perlunya pembentukan Perwa (Peraturan Walikota) untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh terminal ini.
"Kerja sama tidak boleh hanya berasal dari pihak pusat atau kementerian saja. Terminal ini telah menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti loket dan tempat tunggu penumpang," tutupnya.
Editor: Wenti Ayu
