Status Internasional Bandara Silangit Dicabut, Pengamat: Masih ada Kualanamu

PARBOABOA, Medan – Sebanyak 17 bandara internasional di Indonesia dicabut dan diubah menjadi bandara domestik, termasuk Silangit di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Padahal, bandara ini sudah diproyeksikan untuk menjadi pendukung destinasi superprioritas Danau Toba.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan status sejumlah bandara internasional menjadi domestik akan menuai dampak yang beragam terhadap suatu wilayah.

Misalnya di Sumatera Utara, dihapusnya status bandara internasional Silangit menurutnya tidak akan berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan ke Danau Toba.

“Selama ini kunjungan wisatawan ke Danau Toba masih menjadikan bandara Kualanamu sebagai pintu masuknya,” ujar Gunawan Benjamin kepada PARBOABOA, Kamis (02/05/2024).

Wisatawan yang datang dari Asia seperti Malaysia dan Singapura masih menjadikan bandara Kualanamu menjadi pintu masuk dan keluar Sumatera Utara. Selain dikarenakan jarak antara Kualanamu yang semakin singkat seiring dengan kehadiran jalan tol. Wisatawan asing juga tidak menjadikan Danau Toba sebagai satu-satunya tujuan wisata di wilayah Sumatera Utara.

Wisatawan Asia biasanya lebih memilih Kota Medan menjadi wilayah yang kerap dikunjungi. Sehingga, rute perjalanannya tidak hanya terfokus ke Danau Toba saja.

Sementara untuk wisatawan asing dari negara barat seperti Eropa, juga tidak menjadi satu-satunya tujuan wisata di wilayah Sumatera Utara.

Banyak wisatawan asing asal Eropa yang berkunjung ke wilayah Bukit Lawang atau Tangkahan serta wilayah lain seperti Nias. “Saya yakin dihapusnya status bandara internasional Silangit tidak akan mempengaruhi tingkat kunjungan ke Danau Toba,” katanya.

Sementara itu, warga Pontianak, Kalimantan Barat mengaku resah dengan dicabutnya status bandara internasional Supadio menjadi domestik. Pasalnya, selama ini banyak warga Pontianak yang mengaku memperoleh pengobatan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Yohanes Kurniawan, warga Pontianak mengaku kesal dengan kebijakan ini. Pasalnya, ia mengaku sering membawa ibunya yang sakit ke Malaysia untuk berobat. Pilihan berobat ke luar negeri menurutnya karena selama ini kesehatan ibunya tak kunjung sembuh ketika mendapatkan obat dari Indonesia.

Sebelum ke Malaysia, ibunya sempat mendapatkan pengobatan di salah satu rumah sakit swasta di Pontianak. Namun, karena kondisi kesehatan ibunya tak kunjung membaik maka pilihan utama adalah ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan.

Biasanya ia hanya membayar harga tiket dari Pontianak ke Malaysia sebesar 500 ribu rupiah per orang. Namun dengan tidak adanya penerbangan langsung dari Pontianak ke Malaysia membuat biaya transportasi menjadi lebih mahal.

Sekarang ini, ia hanya bisa menyewa mobil atau bus umum. Selain transportasi yang berubah dari udara ke darat, ia juga harus menjalani antrian yang panjang dan berdesakan di Pos Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong.

“Jadi untuk transportasi saja, biaya yang saya keluarkan sekarang ini dua kali lipat. Untuk ongkos sewa mobil atau bus, makan di jalan dan banyak lagi lah,” paparnya kepada PARBOABOA.

Menurutnya, jika saja pemerintah mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang baik untuk warganya, maka pilihan berobat ke luar negeri tidak akan terjadi.

“Berobat di sini mahal dan nggak sembuh. Sedangkan di sana lebih murah dan sembuh. Ya kita logika sajalah,” tambahnya.

Sementara itu, dilansir dari laman BBC, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Horisson mengaku kecewa dengan kebijakan pencabutan status bandara internasional Supadio menjadi domestik.

Walaupun ia memahami dasar penetapan kebijakan itu adalah banyaknya warga lokal Pontianak yang berkunjung ke luar negeri dibandingkan kedatangan wisatawan mancanegara.

“Katanya kan, banyaknya bandara internasional di tanah air mempermudah masyarakat kita ke luar negeri. Lalu jalan-jalan, belanja dan menghabiskan devisa negara kita,” katanya.