Rakernas PDIP Dorong Semangat Reformasi, Pengamat: Muatan Kebencian Lebih Kuat 

PARBOABOA, Jakarta – Tudingan terkait buruknya penyelenggaraan pemilu 2024 hampir tak berujung.

Baru-baru ini penilaian itu muncul kembali dalam Rakernas V PDIP, bahkan menjadi salah satu poin rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua DPP, Puan Maharani pada Minggu (26/5/2025).

Dalam pidatonya, Puan Maharani menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Bagi Puan, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi aparat penegak hukum.

Selain itu, sambungnya terjadi pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga masifnya praktek politik uang.

Oleh karena itu, melalui Rakernas V ini PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dan semangat reformasi lewat peninjauan kembali sistem pemilu dan konsolidasi demokrasi.

Pada kesempatan yang sama, PDIP juga meminta maaf soal perilaku kader partai yang disebut tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melanggar konstitusi dan demokrasi.

PDIP juga turut menyoroti soal perlunya fungsi kontrol dan keseimbangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Partai banteng moncong putih ini juga mengharapkan, adanya perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Sementara menjelang Rakernas V berlangsung, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, bahkan sudah mengklaim adanya kecurangan luar biasa terjadi pada pemilu 2024 lalu.
 
Karena itu, kata Hasto, yang layak  diundang dalam Rakernas ke-V hanya mereka yang menjaga demokrasi dan mau menegakkan hukum.

Rakernas kata Hasto, diselenggarakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan.

Memori publik pun sambungnya telah merekam bahwa Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

Hal itu tercermin kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman bahkan budayawan.

Mereka menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, "diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK," jelas Hasto, Jumat (24/05/2024).

Selain itu, kata Hasto, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itulah, sambungnya, yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V, hanya mereka yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.

"Mereka harus punya komitmen menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pada dasarnya PDIP selalu memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, sambungnya punya rekam jejak yang kuat dalam melawan rezim otoriter Orde Baru.

Walau demikian, publik mencium aroma ambiugtas  dalam sikap PDIP. Karena pada satu sisi rakernas tersebut, mereka sebut sebagai konsolidasi “melawan”  pemerintahan zolim namu di sisi lain, PDIP tetap membiarkan Jokowi ber-KTA PDIP.

Ditambah lagi beberapa kader aktif partai banteng moncong putih ini masih menduduki posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Publik pun menilai PDIP sedang menurunkan kadar oposisinya demi kepentingan politik partai. Bagi publik, pun hubungan Jokowi dan PDIP memang sudah berakhir.

Diketahui, Rakernas PDIP V sudah berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak 24 hingga 26 Mei, bertempat di International Beach Stadium Ancol, Jakarta Utara.

PDIP mengusung tema, "Satyam Eva Jayate" dengan agenda utama pembahasan terkait kerja kepartaian dan sikap terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Semangat Ketidaksukaan

Bagi Peneliti Formappi, Lucius Karus, ada bagain dari rekomendasi dari rakernas PDIP khususnya pernyataan Hasto nampak lebih didorong rasa tidak suka pada figur Jokowi dibandangkan dengan semangat reformasi.

Karena semangat reformasi kata Lucius, seharusnya menjadi tanggungjawab PDIP juga sebagai parpol peraih kursi terbanyak di DPR 9 tahun terakhir.

“Agar semangat reformasi itu terus berkobar maka DPR punya sumbangsih besar,” jelasnya kepada PARBOABOA, Selasa, (28/05/2025). 

Lebih lanjut dia menjelaskan, DPR dengan warna PDIP yang kental nyatanya kerap memadamkan semangat itu, dan sekali dua kali PDIP-lah yang justru menjadi motornya di DPR. 

Lusius merujuk pada revisi UU KPK, pembahasan UU Cipta Kerja, penggantian hakim konstitusi yang dilakukan secara sepihak oleh DPR, “ya itu sekedar menyebut beberapa contoh tentang padamnya semangat reformasi,” terangnya. 

Menurut Lucius, jika sekarang PDIP ingin mengesankan diri  tak terlihat dalam semua momen pemadaman reformasi itu, maka itu  seperti pahlawan kesiangan saja. 

Oleh karena itu, pernyataan yang disampaikan Hasto dan point rekomendasi PDIP bagi Lucius, bukan 100 persen muncul dari keprihatinan akan redupnya api reformasi, tetapi lebih karena ketaksukaan pada penguasa sekarang yang nampak berseberangan dengan PDIP. 

Ketidakkonsistenan yang sama terlihat dari keengganan PDIP menarik dukungan penuh dari pemerintahan sekarang. Juga ketaktegasan memecat Jokowi yang mereka selalu kritik. 

“Kan yang terbaca bukan upaya PDIP untuk menghidupi apin reformasi tetapi bagaimana mencari pembenaran untuk kekalahan yang mereka alami di Pilpres 2024 ini.” 

Namun Lucius tetap mengapresiasi karenan gegara emosi pada kekalahan di Pilpres, PDIP jadi ingat reformasi dan kita semua disadarkan oleh teriakan PDIP itu. 

Dia pun berharap momentum ini menjadi  awal baru bagi PDIP untuk konsisten merawat api reformasi kedepannya, “dengan memilih menjadi penyeimbang pemerintah tanpa berharap mendapatkan jabatan di kekuasaan,” tutupnya.