PARBOABOA, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera meluncurkan aplikasi Cantas yang akan digunakan untuk transaksi sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau bayar tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF) di akhir tahun ini.
Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Operasi dan Pemeliharaan Bidang OP Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Galuh Permana Waluyo menjelaskan pihaknya akan segera merilis aplikasi tersebut agar dapat dikenalkan terlebih dahulu ke masyarakat sebelum diimplementasikan dalam skala penuh.
Adapun aplikasi tersebut nantinya akan dikelola oleh badan usaha pelaksana PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) melalui Keputusan Menteri PUPR No PB02.01-Mn/132. Badan usaha tersebut dinilai telah memiliki pengalaman untuk mengoperasikan sistem MLFF karena telah lebih dulu diterapkan di Hungaria dan Eropa.
Selain itu, RITS telah meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah sejak 15 Maret 2021 dengan masa konsesi yang selama 9 tahun yang terhitung sejak pertama kali beroperasi. Untuk sistem transaksi tersebut, investasi yang dikucurkan adalah sebesar Rp4,4 triliun.
"Desember sudah bisa download dan registrasi, menjajal, meskipun pelaksanaannya pada Maret. Setelah Maret sampai akhir 2023 bertahap kita laksanakan di semua ruas," kata Galuh seperti dikutip dalam keterangan, Minggu (09/10/2022).
Galuh mengungkapkan latar belakang penerapan MLFF didasari oleh instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengamanatkan agar antrean kendaraan di gerbang tol untuk dapat dihilangkan melalui aplikasi-aplikasi sensorik yang langsung dihubungkan dengan sistem pembayaran.
Seperti diketahui, kemacetan di gerbang tol telah menjadi perhatian serius pemerintah mengingat sesuai dengan catatan Worldbank pada 2019 kerugian yang ditimbulkan karena kemacetan di Indonesia mencapai US$4 miliar atau Rp56 triliun per tahun.
Sementara itu, Project Manager PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Supply Chain & Business Relation, Emil Iskandar mengatakan nantinya penerapan MLFF tersebut akan terkoneksi langsung dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Dalam hal itu, Emil mengungkapkan jika pihaknya akan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Untuk melakukan penindakan pelanggaran, Korlantas Polri adalah sebagai salah satu pihak yang memiliki pusat data dari identifikasi kendaraan yang akan dicocokan melalui nomor kendaraan bermotor.
"Nanti yang ngirim notifikasi dari Korlantas Polri dari surat ETLE, nanti dikirim notifikasinya kalau tidak bayar, nanti STNK-nya bisa terblokir juga," kata Emil seperti dikutip dalam keterangan, Minggu (09/10/2022).
