Vaksinasi berbayar yang telah direncanakan PT Kimia Farma, menuai berbagai pro dan kontra. Bahkan pelaksanaannya yang seharusnya dimulai hari ini (12/7) ditunda
Kimia Farma Tbk pun bahkan menegaskan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu tidak mencari keuntungan tetapi mendukung pemerintah dengan memperluas akses vaksinasi.
"Pada prinsipnya mendukung, tidak ada untung, tidak ada komersialisasi. Semua sudah terbuka, realisasi komponen harga sudah dilakukan review lembaga independen. Kami salah satu BUMN mendukung percepatan dan perluasan vaksinasi, bukan untuk komersialisasi," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno dalam konferensi pers virtual, Minggu, 11 Juli 2021.
Ada berbagai tanggapan yang mencuat mengenai pelaksanaan vaksinasi mandiri ini. Berikut kami kutip beberapa diantaranya:
Mantan sekretaris menteri BUMN Said Didu melontarkan ketidak setujuannya atas kebijakan ini. Ia menyebut seharusnya BUMN membantu rakyat yang susah, bukan malah berbisnis di tengah kesusahan rakyat.
Urutan vaksin: gratis-mandiri-jual komersial oleh BUMN. BUMN seharusnya ditugaskan membantu rakyat yg lagi susah, bukan berbisnis di tengah kesusahan rakyat," tegas Said lewat akun Twitternya @msaid_didu, dikutip pada Senin (12/7).
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta vaksinasi berbayar tidak hanya ditunda pelaksanaannya nammun harus dibatalkan. hal ini agar masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.
Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," jelas Saleh dalam keterangan resmi, Senin (12/7)
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai kebijakan penjualbelian vaksin corona di masa pandemi Corona. Ia menilai ada dugaan penyeludupan kewenangan.
"Menurut saya ini kejam, jahat, kebijakan negara yang ingin menjual vaksin di masa krisis seperti ini, ini menurut saya penyelundupan kewenangan. Jadi ada seolah-olah ini peraturan menteri tapi sebenarnya ini menunjukan adanya dugaan korupsi proses hukum di tengah penanganan wabah. Ini bahaya, merugikan, dan ini melanggar berbagai standar nilai norma hukum, hak asasi dan tata kelola pemerintahan," kata Haris.
Disisi lain ada juga pihak yang mendukung kebijakan vaksinasi berbayar ini. Hotman Paris menyebutkan bahwa dirinya sudah mengusulkan vaksinasi mandiri sejak tahun lalu. Hotman menyebutkan AS dapat mengatasi corona setelah masyarakat bebas beli vaksin.
"Hotman sudah dari tahun lalu teriak-teriak agar dibuka vaksin mandiri! Usul agar semua jenis vaksin tersedia! Dulu positif corona paling tinggi di AS, tapi semakin dapat diatasi setelah rakyat AS bebas beli vaksin di apotik dan klinik! Makasih untuk Pemerintah Indonesia," ujar Hotman lewat akun Instagramnya @hotmanparisofficial.
Dukungan vakaksinasi berbayar juga disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI, menyebutkan pihak yang memang secara sadar dan sukarela melakukan vaksinasi mandiri dapat membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional dapat membantu percepatan vaksinasi nasional.
Kalau kamu lebih setuju yang mana, vaksinasi gratis atau vaksinasi berbayar secara mandiri?
