PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait Pilres 2024 mendatang.
Adapun komunikasi ini dilakukan Arsul dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat berjumpa di Muktamar Muhammadiyah. Dalam komunikasi itu, ia mengatakan banyak hal yang dibahas, salah satunya adalah nama Ganjar Pranowo yang mayoritas disuarakan kader PPP daerah untuk dijadikan capres.
"Tapi bukan tidak ada komunikasi kan kemarin ketika di Muhammadiyah sebelum Muktamar, saya dengan mas Hasto kan juga tampil bareng di forum diskusinya Muhammadiyah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022).
Arsul mengungkapkan, jika untuk komunikasi yang intens terkait koalisi saat ini hanya dilakukan dengan partai yang ada dalam KIB, yakni PAN dan Golkar. Kendati demikian, tambah Arsul, pihaknya juga bukan tidak berkomunikasi dengan partai lain, hanya saja belum begitu terfokus.
"Sampai sekarang kami itu berkomunikasi yang intens tentu dengan KIB. Jadi kalau komunikasi dengan partai itu (diluar KIB) bukannya tidak ada sama sekali tapi belum terfokus," ujar Arsul.
Diketahui Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menandatangani kerja sama melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Sabtu (04/06/2022). Dengan penandatangan ini, ketiga partai ibarat mengucap ijab qobul untuk bersama menyongsong Pemilu 2024.
Namun, hingga saat ini ketiganya masih mematangkan terkait siapa yang akan diusung menjadi capres pada pemilu tahun 2024.
Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo beralasan, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Firman, memilih calon presiden harus yang memiliki kemampuan untuk memimpin, menguasai ekonomi makro dan mikro serta pengalaman yang kaya. Selain itu, capres 2024 yang diusung KIB tidak akan menggunakan politik identitas.
"Kenapa KIB belum menentukan calon karena harus matang dalam menentukan sikap karena alih kepemimpinan ke depan di tahun 2024 calon presiden tidak didasari politik yang identitas dan popularitas saja," kata Firman dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).
"Oleh karena itu KIB harus hati-hati untuk menetapkan capres dan cawapresnya harus bisa kerja sama untuk memenuhi kriteria tersebut," tambahnya.
