PARBOABOA, Medan – Perhelatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang masih menyisakan banyak pertanyaan.
Pasalnya, satu-satunya calon yang sudah mendeklarasikan diri adalah menantu Presiden Joko Widodo yaitu Bobby Nasution.
Bobby Nasution yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Medan didukung oleh mayoritas partai politik.
Mulai dari Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB dan beberapa partai politik lainnya. Sementara, tinggal PDIP dan PKS yang belum mendeklarasikan calon yang akan mereka usung dalam Pilgubsu 2024.
Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya sudah menyatakan kalau pihaknya tidak akan membiarkan kotak kosong terjadi di Pilkada Sumut (Sumatera Utara) termasuk Pilkada Jatim (Jawa Timur).
Sedangkan PKS sudah meralat pernyataan dukungan mereka kepada Bobby Nasution di Pilkada Sumut selang beberapa jam diucapkan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.
Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar mengatakan menurut regulasi dan hasil pemilu 2024, PDIP dapat mengajukan sendiri pasangan cagubsu untuk Pilkada 2024.
Di Jakarta, belum lama ini, Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen DPP PDIP menyebut pihaknya tengah membangun komunikasi politik dengan PKS.
Sedangkan di Medan (Sumut). DPD PDIP Sumut dan DPW PKS Sumut telah melakukan pertemuan sehari pasca PKS meralat dukungan kepada Bobby.
Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa fenomena kotak kosong dalam Pilkada Sumut tidak akan terjadi.
“Figur yang digadang untuk didukung adalah Petahana Edy Rahmayadi, bukan yang lain,” ucap Shohibul Anshor Siregar kepada PARBOABOA, Senin (29/07/2024).
Pengamat Politik Sumatera Utara lainnya, Anwar Saragih mengatakan bahwa fenomena Pilgubsu 2024 ini cukup lucu dan menarik. Namun, ia memastikan tidak akan ada kotak kosong dalam Pilgubsu 2024.
Menurutnya, Edy Rahmayadi sudah bisa dipastikan akan diusung oleh PDIP Sumut. Sedangkan untuk PKS, dugaan kuat adalah juga menjadi partai pendukung untuk mengusung PKS.
“PKS akan abstain di Pilgubsu. Artinya PKS tidak akan menjadi partai pengusung melainkan partai pendukung,” ujar Anwar Saragih.
Menurutnya, baik PDIP maupun PKS harus menjaga basis pemilih masing-masing. Sudah rahasia umum bahwa pemilih PDIP dan PKS agak berbeda. Masing-masing partai memiliki pendukung loyal dari kalangan yang berbeda.
Akan tetapi, Anwar Saragih menyarankan tiga hal yang bisa dilakukan oleh PDIP dan PKS jika akan berkoalisi nantinya.
Pertama adalah PKS tidak melakukan protes terhadap pilihan Edy Rahmayadi jika pada akhirnya ia akan mengambil KTA (Kartu Tanda Anggota) dari PDIP.
Pasalnya, salah satu syarat mendapatkan dukungan dari PDIP adalah Edy Rahmayadi harus menjadi kader.
“Tanpa KTA PDIP, Edy Rahmayadi tidak akan dicalonkan oleh PDIP Sumut,” terang Anwar.
Kedua, PDIP harus keluar dari budaya memasangkan pasangan pelangi. Seperti yang diketahui pada tahun 2008, 2013 dan 2018 PDIP mengusung calon dengan pasangan pelangi.
Kali ini, PDIP harus rela tidak mencalonkan pasangan pelangi agar pemilih Edy Rahmayadi mau menjatuhkan suara kepadanya.
Ketiga, demi menjaga ceruk pemilih masing-masing partai, maka PKS cukup sebagai partai pendukung bukan pengusung.
Dalam catatan sejarah PNI juga pernah mengalah kepada Masyumi. Diketahui juga PDIP merupakan turunan dari PNI dan PKS merupakan turunan dari Masyumi.
“Lebih baik meletakkan ego masing-masing di belakang. Agar rakyat tidak menjadi korban dari dinasti politik lagi,” tandasnya.
Menurutnya, jika saran ini diperhatikan oleh kedua partai politik itu, maka bukan tidak mungkin Edy Rahmayadi akan memenangkan kontestasi di Pilgubsu melawan dinasti politik dari keluarga Joko Widodo.
Editor: Fika
