PARBOABOA, Medan - Kepala daerah di 6 provinsi di Indonesia diminta menyiapkan 500 ribu hektare lahan untuk mengantisipasi fenomena cuaca El Nino.
Enam provinsi tersebut yaitu Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
"Saya percaya salah satu provinsi yang sangat kuat adalah Sumut. Maka meminta Bapak Gubernur mempersiapkan lahan," kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Dampak El Nino di Sumatra Utara, Jumat (4/8/2023).
Persiapan lahan tersebut bagian dari instruksi Presiden Joko widodo untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama beras saat fenomena El Nino.
El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah dan dapat mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. El Nino juga bisa memicu terjadinya kekeringan di Indonesia.
Selain lahan, Presiden Joko Widodo, lanjut Syahrul, juga memerintahkan Kementerian Pertanian menambah provinsi lain sebagai provinsi pendamping untuk mengantisipasi dampak El Nino di Indonesia. Provinsi pendamping tersebut yaitu Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Banten.
Syahrul menjelaskan, 4 provinsi pendamping yang dipilih ini memiliki daerah kawasan hijau atau daerah yang tinggi lahan pertaniannya. Ia berharap provinsi-provinsi ini kedepannya dapat mengantisipasi dampak dari fenomena cuaca El Nino.
"Kita berharap dari 500 ini tentu diambil pada daerah hijau. Meskipun tidak ada El Nino, ketersediaan stok airnya bisa kita jamin, tentunya dengan mekanisasi teknologi," ungkap menteri pertanian.
Terkait beras, Syahrul menegaskan saat ini stok beras Indonesia cukup hingga September mendatang. Bahkan Indonesia mengalami kelebihan stok.
"Kondisi ketersediaan pangan khusus beras harus bisa dijamin secara nasional. Oleh karena itu dari neraca ketersediaan kita cukup," kata Syahrul.
Kepala Daerah Diminta Utamakan Kebutuhan Pokok
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mengingatkan Kepala daerah di Indonesia untuk mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dibandingkan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pembangunan infrastruktur tidak akan berarti jika masyarakat di suatu daerah masih kelaparan.
"Utamanya apa, oh makanan yang paling utama. Jangan buat dulu lampu-lampu jalan kalau masih ada rakyatnya yang kelaparan. Tidak boleh lah, tidak boleh buat airport kalau masih ada yang kelaparan," katanya.
Syahrul menilai, suatu daerah maju jika kepala daerahnya mengetahui dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
"Kehadiran kepala daerah yang baik, provinsi yang baik tergantung pemerintahannya. Oleh karena itu kepala daerah temukan harapan rakyatnya apa? Kebutuhannya rakyat apa?" katanya.
Menteri Pertanian itu mengakui pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan yang drastis selama tiga tahun terakhir dan hanya sektor pertanian yang tumbuh 16.24 persen dibandingkan sektor lainnya.
"Tiga tahun terakhir ini Indonesia mengalami turbulensi, semua sektor merah. Sektor pertanian tumbuh, sektor infokom (informasi dan komunikasi) juga tumbuh, karena kita pakai handphone semua. Ini data BPS kok, bukan data saya," ungkap Syahrul Yasin Limpo.
