PARBOABOA, Jakarta - Mohammad Guntur Sukarnoputra rupanya menginginkan adanya penyegaran kepemimpinan di internal PDI Perjuangan.
Putra sulung Presiden Soekarno itu tak ingin proses kaderisasi PDIP hanya berhenti di Megawati, atau sekedar bergeser ke Puan Maharani yang memiliki kedekatan biologis dengan Soekarno.
Guntur semacam memberi alarm bahwa PDIP tidak boleh dijadikan sebagai partai keluarga, yang tampuk kepemimpinannya hanya diisi oleh trah Soekarno.
Apalagi, jika melihat jejak historis PDIP, posisi ketua umum partai seakan tidak pernah berpindah dari Megawati, yang sudah kesekian kali menjabat sebagai ketua umum sejak PDIP berdiri pada 1999.
Megawati bahkan sempat menduduki pucuk tertinggi partai pada 1993 sampai 1996 silam kendati tak diakui rezim Orde Baru. Kemudian kembali terpilih pada Agustus 2019 untuk periode 2019-2024.
Dalam opininya berjudul "Indonesia, Jokowi dan Megawati Pasca 2024" yang diterbitkan Harian Kompas pada Sabtu (30/9/2023), Guntur secara samar-samar menyentil bahwa sudah saatnya Megawati menyerahkan tongkat kepemimpinan partai ke orang baru.
Presiden Jokowi adalah salah satu kader partai moncong putih yang diincar kakak kandung Megawati Soekarnoputri itu.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur dikutip Parboboa, Rabu (2/10/2023).
Guntur punya alasan mengapa Jokowi dinilai layak menduduki pucuk pimpinan PDIP. Salah satunya, soal program dan pemikiran Jokowi yang dinilai selaras dengan apa yang dicanangkan Soekarno ketika menjabat sebagai presiden pertama Indonesia.
Tak hanya itu, kepemimpinan Jokowi juga dinilai telah melanjutkan apa yang sudah dirancang Soekarno sejak lama, termasuk soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Yohanes Jimmy Nami, membaca usulan Guntur sebagai representasi suara faksi di tubuh PDIP.
"Jadi, bukan hanya mendorong penyegaran pada level elit partai, tapi juga mendorong akselerasi partai menjadi lebih punya energi besar," ungkap Jimmy kepada PARBOABOA, Senin (2/10/2023).
Akselerasi partai, kata Jimmy, tak hanya dilihat dalam konteks menjemput momentum Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi lebih kepada persiapan menghadapi kontestasi antar parpol dalam memenangkan konstituen melalui isu-isu kerakyatan.
Dalam analisisnya, Jokowi dilirik Guntur untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Megawati, karena menjadi simbol transformasi yang tidak hanya membesarkan partai, tetapi juga mampu merawat nilai-nilai demokrasi.
"Kenapa Jokowi yang didorong, karena memang secara personifikasi sosok Jokowi menjadi simbol dari transformasi Indonesia, yang diharapkan bukan hanya bisa membesarkan partai, tetapi juga simbol demokrasi kerakyatan," ungkap dosen Ilmu Politik itu.
Peluang Jokowi
Sementara itu, Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, dorongan Guntur agar Jokowi menjadi ketua umum PDIP adalah hal yang wajar dalam tata kelola partai politik yang demokratis.
"Jika PDIP merupakan parpol modern dan demokratis, sudah sewajarnya pembicaraan soal suksesi ini disampaikan secara terbuka oleh kader partai itu sendiri," kata Lucius kepada PARBOBOA, Senin (2/10/2023).
Menurutnya, Guntur hendak mengingatkan, bahwa tata kelola partai politik tidak bisa hanya tergantung pada satu orang saja. Begitu pun jabatan ketua umum, mestinya menjadi posisi yang terbuka bagi semua kader.
"Dalam konteks PDIP sebagai parpol modern dan terbuka, usulan Guntur itu seharusnya dibaca ke arah sana," ungkap Lucius.
Dalam bacaan Lucius, nama Jokowi sengaja didorong Guntur menjadi ketua umum PDIP menggantikan Megawati, tidak pernah terlepas dari kapasitas dan kualitas Jokowi.
Menurut Lucius, pengalaman panjang Jokowi sebagai kader yang telah berhasil menapaki sejumlah posisi di pemerintahan, membuatnya layak diapresiasi sebagai kader yang berhasil.
"Salah satunya melalui kesempatan menduduki tampuk tertinggi parpol," terang Lucius.
Lucius juga melihat adanya peluang Jokowi untuk bisa menduduki kursi ketua umum PDIP menggantikan Megawati.
"Jadi dari sisi peluang sih mestinya terbuka sekali bagi Jokowi untuk didorong sebagai calon pengganti Ibu Megawati," katanya.
Di sisi lain, optimisme soal peluang Jokowi sebagai penerus estafet kepemimpinan Megawati, kata Lucius, muncul karena sejauh ini PDIP merupakan salah satu parpol besar dan modern dengan sistem kaderisasi yang baik.
Karena itu, PDIP tak perlu alergi dan harus terbiasa untuk membuka pembicaraan soal regenerasi kepemimpinan di internal parpol.
"Kalau pembicaraan soal suksesi itu menjadi sesuatu yang aneh di PDIP, itu artinya predikat sebagai partai modern dan demokratis itu tak layak disematkan," papar Lucius.
Lucius juga menepis jika diskursus seputar regenerasi kepemimpinan di internal PDIP seperti yang diusulkan Guntur, dilihat sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap Megawati.
"Pembicaraan soal Regenerasi itu tentu tak bisa dibaca sebagai ekspresi ketaksukaan terhadap Megawati. Ini semata-mata untuk membuktikan PDIP sebagai partai terbuka dan demokratis saja," kata dia.
Selain itu, kata dia, dorongan Guntur agar Jokowi bisa menggantikan Megawati sebagai ketua umum PDIP, sekaligus menegaskan bahwa PDIP merupakan partai bagi semua kader.
"Saya kira ketika dorongan itu muncul dari putra soekarno sendiri, maka itu bisa dibaca bahwa ada Keinginan agar PDIP ini menjadi partai bagi semua kader dan sebagai kader PDIP tentu saja nilai Soekarno itu harusnya sudah terpateri dalam kehidupan setiap kader," papar Lucius.
Menurutnya, ketika Soekarno mewariskan nikai-nilai tertentu, dan nilai-nilai itu menjadi fondasi PDIP, maka mestinya setiap kader PDIP bisa dianggap sebagai anak dan murid Soekarno.
Sehingga, jabatan ketua umum harusnya bukan lagi soal darah daging biologis Soekarno, tetapi nilai Soekarnois yang menjadi spirit utama.
"Jadi jabatan ketum tak lagi sebatas atau terbatas pada keturunan biologis Soekarno saja tetapi terbuka bagi mereka yang sudah menjiwai dan mempraktekkan nilai Soekarno itu," terang Lucius.
Guntur, demikian Lucius, jelas melihat sosok Jokowi sudah menjalankan spirit atau nilai yang diwariskan Soekarno, karena itu, ia harusnya punya peluang untuk menjadi ketua umum PDIP juga.
Sebelumnya, PDIP sudah menanggapi terkait usulan Guntur. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan Guntur bisa diterima sebagai masukan.
Saat ini, kata Hasto, PDIP masih fokus memenangkan pemilu. Pergantian kepengurusan partai baru akan digelar melalui Kongres ke-VI pada 2025.
