PARBOABOA, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kader partainya untuk tidak merasa takut jika ditangkap, memantik perhatian publik.
Megawati menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan harapan agar Hasto tidak takut menghadapi kemungkinan penangkapan oleh aparat.
Megawati mengungkapkan bahwa jika Hasto ditangkap, dirinya berkomitmen untuk mendatangi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Ia juga menyoroti bahwa polisi seringkali menetapkan target terhadap individu tertentu, sehingga menciptakan ketakutan di kalangan kader.
Megawati juga mengakui sudah bertanya langsung ke Hasto, “Salahmu apa?” ungkapnya dalam pidato kebangsaan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Selasa, (30/07/2024).
Dia menambahkan bahwa sebelum menjabat sebagai Presiden, dia pernah mengalami interaksi dengan polisi dan kejaksaan.
Namun, setelah menjabat, Megawati merasa kedua lembaga tersebut menunjukkan penghormatan kepadanya.
"Ini bukan sombong, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng," ujarnya.
Megawati pun merasa heran kepada mereka yang merasa takut ketika berurusan dengan hukum. Dia menegaskan bahwa kebenaran akan selalu terungkap, sehingga tidak perlu ada rasa takut.
Selama ini, dia mengaku lebih memilih untuk diam ketika menghadapi berbagai urusan yang melibatkan PDIP maupun kadernya.
Menurutnya, banyak orang yang berpendapat bahwa dia menunjukkan kesabaran dalam menghadapi situasi tersebut.
"Sudah saya katakan untuk tenang, semuanya akan selesai. Ini bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk bangsa dan negara," tegasnya.
Mukernas Partai Perindo berlangsung selama tiga hari, dari 29 hingga 31 Juli 2024, dan dihadiri oleh para anggota legislatif terpilih.
Kegiatan ini mengusung tema "Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera".
Sebelumnya, pada awal Juni 2024, Hasto Kristiyanto sempat menghadapi pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam wawancara di sebuah media televisi nasional.
Hasto diperiksa selama 2,5 jam akibat laporan yang diajukan oleh dua orang bernama Hendra dan Bayu Setiawan pada 26 dan 31 Maret 2024, dengan laporan polisi yang terdaftar.
Selain itu, Hasto juga pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang melibatkan tersangka Harun Masiku (HM).
PDIP Pertanyakan Independensi Penegak Hukum
Bagi Founder dan Direktur The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute, Ferdinandus Jehalut, pernyataan Megawati tersebut menunjukkan PDIP kurang mempercayai independensi penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus yang diduga melibatkan kader-kader PDIP.
Alih-alih murni untuk menegakkan hukum, kata dia, PDIP menilai upaya tersebut lebih didorong oleh motif politis untuk membungkam PDIP.
“Seperti yang publik ketahui selama ini, hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi, yang adalah mantan kadernya sendiri, memang semakin memburuk,” jelas Ferdi kepada PARBOABOA, Rabu, (31/07/2024).
PDIP, sambungnya, gencar mengkritik Jokowi meskipun mereka masih berada dalam lingkaran kabinet Jokowi.
Dalam konteks ini, menurut Ferdi, melalui pernyataan Megawati tersebut, secara institusi PDIP mencurigai ada infiltrasi Jokowi dalam upaya pengusutan kasus-kasus yang diduga melibatkan kader-kader PDIP.
Sementara dari perspektif komunikasi publik, bagi Ferdi, pernyataan Megawati tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan PDIP tetap solid dan tidak akan gentar menghadapi berbagai upaya pembungkaman oleh rezim.
Menurut alumni Ledalero ini, PDIP yakin bahwa mereka masih berjalan pada jalur yang benar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam video yang beredar, Megawati tampak menyampaikan pernyataan itu dengan suara yang lantang dan meyakinkan.
Artinya, tidak ada keraguan dan rasa takut sedikitpun dalam diri Megawati secara personal dan PDIP secara kelembagaan.
Megawati atau PDIP, jelasnya, bersiap menerima konsekuensi apa pun.
“Bagi saya, ini tidak mengejutkan karena partai ini memang sudah teruji sejak Orde Baru,” ungkapnya.
Bahkan, secara personal, Ferdi sangat mendukung upaya perlawanan PDIP terhadap semua bentuk upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap kader-kader PDIP.
Bahkan, bukan hanya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap kader PDIP; semua bentuk pembungkaman dan kriminalisasi terhadap siapapun harus dilawan.
“Kita mendukung penegakan hukum yang jernih tanpa motif politis yang pragmatis dan menyesatkan,” tegasnya.
Ia pun berharap semua orang juga mesti diperlakukan setara di hadapan hukum.
Jangan sampai pelaku kejahatan yang dekat dengan kekuasaan, ungkapnya, dibiarkan dan dipelihara, sedangkan yang jauh atau bahkan menentang kekuasaan ditangkap.
Ini tentu tidak adil. Karena itu, menurutnya, jika memang motifnya murni untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka semuanya harus diperlakukan setara tanpa pandang buluh.
“Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tutup Ferdi.
Editor: Norben Syukur
