PARBOABOA, Medan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan mengeluarkan buku Batu Sandungan Penegakan Hukum dan Keadilan. Berisi rangkuman kasus yang berkaitan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hak sipil dan politik (SIPOL), sumber daya alam (SDA) serta perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Sumatra Utara (Sumut) sepanjang 2022 silam.
"Yang kita seriusi dalam membukukan-nya (catatan akhir tahun) baru dua tahun terakhir ini," kata Direktur LBH Medan Ismail Lubis kepada awak media di kantor LBH Medan Jalan Hindu Medan, Selasa (31/01/2023).
Ia mengatakan, buku dari catatan akhir tahun ini penting agar pesan penegakan hukum dan keadilan sampai ke seluruh pihak.
"Penting kita membuat buku agar seluruh masyarakat semua pihak bisa menggunakan dengan harapan ada perbaikan-perbaikan ke depan termasuk kepada aparat penegak hukum," jelas Ismail.
Direktur LBH Medan menyampaikan sepanjang 2022 tercatat sebanyak 32 pengaduan yang diterima oleh LBH Medan. Dengan perincian 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Selanjutnya, 15 kasus baik pidana, perdata, maupun pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Kemudian enam kasus pelanggaran hak sipil baik korban maupun terhadap tersangka khususnya di bawah naungan wilayah hukum Polda Sumut, dan empat isu soal lingkungan.
Ismail melanjutkan, pihaknya menemukan masih ada ganjalan terhadap proses penegakan hukum yang akhirnya menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat.
"Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak sipil dan politik seperti ini harus menjadi atensi bersama bagi semua lapisan masyarakat," ujarnya.
Ismail juga mengingatkan aparat penegak hukum di Sumut untuk bertanggungjawab atas segala perilaku anggotanya.
"Agar dapat menindak dan mengevaluasi kinerja anggotanya dalam menjalankan penegakan hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia," tukasnya.
