PARBOABOA, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus memperketat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum (pemilu) 2024.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya telah membentuk gugus tugas keamanan siber untuk mengamankan website milik KPU yang ada saat ini.
"KPU juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU. Jadi KPU sangat memerhatikan keamanan siber. Baik website atau semua aplikasi dan kami pastikan semua aplikasi dan website dalam kondisi yang aman," katanya dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (15/9/2022).
Menurut Idham, salah satu aplikasi KPU yang perlu diawasi ketat adalah sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Ia meyakini bahwa keamanan aplikasi telah menjadi isu yang diperhatikan sejak pengembangan.
"Kami memprioritaskan keamanan siber semua aplikasi. Kami pastikan keamanan dan kenyamanan aplikasi," ujarnya.
Lebih jauh, Idham menegaskan bahwa peretasan data yang diklaim dilakukan oleh Bjorka bukan berasal dari elemen data KPU.
"Elemen data yang beredar di internet itu bukan elemen data KPU, dan kondisi tempat penyimpanan data KPU dalam keadaan aman," tegasnya.
Pemberitaan sebelumnya, pakar siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persada mewanti-wanti data pemilih di KPU akan digunakan secara ilegal pada Pemilu ataupun Pilpres 2024 mendatang.
Pernyataan Pratama khususnya merespon rentetan aksi yang diduga peretasan data sejumlah lembaga negara hingga pejabat yang dilakukan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka beberapa waktu terakhir.
Kebobolan data tersebut, kata Pratama, membuka peluang data KPU jelang Pemilu 2024 juga akan diretas dan data para pemilih akan digunakan untuk bahan kampanye.
"Kalau orang tahu profil masyarakat, itu di 2024 bisa jadi dijadikan kepentingan politik," pungkasnya.
