PARBOABOA, Jakarta – Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan, solusi jangka pendek dan panjang yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah anggaran subsidi BBM membengkak.
Faisal menegaskan, sejak awal pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik dalam hal mengelola anggaran. Desain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menurutnya tidak ideal, sebab dana lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda.
Solusi jangka pendek agar subsidi BBM tidak bengkak, menurut Faisal, pemerintah harus menarik pajak yang lebih tinggi dari pengusaha batu bara. Apalagi, menurutnya sektor ini telah mendapat pemasukan yang begitu besar dengan lonjakan harga di pasar global.
"Sektor batu bara dipajakin saja 25 persen minimum. Toh mereka tanpa usaha apa-apa dapat durian runtuh (lonjakan harga komoditas)," ujarnya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (09/09/2022).
Ia berpendapat, pungutan di sektor batu bara memang harus lebih tinggi dari tarif pengutan ekspor kelapa sawit (CPO), yang saat ini digratiskan sampai akhir Oktober 2022. Pada sektor CPO, kata Faisal, ada petani yang akan terlindungi dengan pembebasan tarif.
"Di batu bara ini tidak ada petani. Isinya yang besar-besar semua. Jadi pemilik tambang batu bara ini harus dikenakan lebih besar (pungutan ekspor nya)," katanya.
Faisal mendesak pemerintah untuk menghapus subsidi BBM Pertamax. Jadi subsidi cukup diberikan untuk BBM jenis pertalite dan solar saja.
Menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), menurut Faisal merupakan cara terbaik yang harus ditempuh pemerintah saat ini, karena bisa menambah beban negara. Sebaiknya, anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk membantu masyarakat miskin.
"Perut rakyat nggak bisa menunggu tiga sampai empat tahun. IKN bisa ditunda. Bekukan pembangunan IKN 2 tahun kan bisa, nggak akan runtuh negara," jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingkar janji terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang awalnya tidak akan memakai uang negara. Ia menyinggung soal kereta cepat dan 73 triliun anggaran yang disuntikkan ke BUMN.
"Kereta cepat (KCJB) janji enggak dibiayai APBN, cari cara lain dong. BUMN-BUMN itu jangan dimanja," katanya.
Untuk jangka panjang, Faisal memberikan solusi untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM. Ia mendorong agar pemerintah memperbaiki data agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Ia juga meminta pemerintah mulai menyimpan cadangan BBM. Artinya, saat harga normal sisihkan pendapatan negara untuk membeli dan menyimpan sebagai stok minyak.
